.webp)
Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sampai 2027 mencuat karena wacana amandemen UUD 1945. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden menabrak konstitusi.
"Itu hak mereka menyampaikan pendapat, tapi perpanjangan jelas menabrak konstitusi, dan amandemen konstitusi saat ini tidak diperlukan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Anggota Komisi III itu menilai ramainya isu tersebut membuat suasana politik tidak produktif. Apalagi di tengah masa pandemi, dia menyebut pembahasan itu membuang waktu dan energi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lama-lama wacana soal amandemen dan perpanjangan jabatan ini bikin kita nggak produktif secara politik," ujar Habiburokhman.
"Di saat seharusnya kita kompak membahas dan mengatasi pandemi, justru banyak yang bertengkar soal dua hal tersebut. Benar-benar membuang waktu dan energi," lanjutnya.
Habiburokhman menegaskan Presiden Jokowi menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Dia lantas heran kenapa isu itu masih diembuskan.
"Pak Jokowi sendiri sudah bilang nggak berkenan soal perpanjangan, kenapa isunya masih terus diembuskan, saya juga bingung," ucapnya.
Dia lantas curiga ada pihak yang sengaja memainkan isu tersebut dengan tujuan mendiskreditkan pemerintah.
"Saya curiga, ada juga pihak-pihak yang sengaja terus mengembuskan isu tersebut untuk mendiskreditkan pemerintah," katanya.
Lihat juga video 'Pengamat: Jokowi Dikhawatirkan Tak Kuat Godaan Wacana Presiden 3 Periode':
