Ramai Isu Perpanjangan Jabatan Jokowi, PKB: Jangan Buka Kotak Pandora

Ramai Isu Perpanjangan Jabatan Jokowi, PKB: Jangan Buka Kotak Pandora

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 03 Sep 2021 07:41 WIB
Wasekjen PKB Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Daniel Johan (Gibran/detikcom)
Jakarta -

Relawan Jokowi Mania (JoMan) mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2-3 tahun karena pandemi COVID-19. PKB mengingatkan pesan para pemimpin dalam negeri agar tak membuka kotak pandora.

"Kan sudah sangat jelas pesan Pak Jokowi agar jangan sampai membuka kotak pandora, selain pimpinan MPR dalam paripurna kemarin juga menegaskan hal yang sama, jadi agenda amandemen hanya masalah PPHN, sehingga perpanjangan masa jabatan tidak ada pembahasan," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

Daniel memberikan pesan JoMan agar tak menimbulkan polemik di tengah pandemi. Dikhawatirkan polemik itu justru berlawanan dengan upaya penanganan pandemi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di tengah pandemi dan kesulitan saat ini, jangan lempar isu-isu yang malah menimbulkan polemik. Nanti jadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang lagi fokus atasi masalah-masalah yang ada," ujarnya.

Wacana amandemen UUD 1945 sebelumnya merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Jokowi disebut menolak gagasan-gagasan tersebut. Relawan JoMan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi COVID-19.

ADVERTISEMENT

"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial," ujar Ketum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer (Noel) kepada wartawan, Kamis (2/9).

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Noel menyebut penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden tiga periode. Noel mengaku dalam posisi menolak presiden tiga periode.

Mendukung penambahan masa jabatan presiden, Noel menyebut gagasan ini memerlukan amandemen UUD 1945. Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh sepertiga jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD dan ini disebut bukan perkara sulit asal partai-partai setuju.

Halaman 2 dari 2
(rfs/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads