Jaksa Agung Akan Terima Gelar Profesor Hukum Pidana dari Unsoed

ADVERTISEMENT

Jaksa Agung Akan Terima Gelar Profesor Hukum Pidana dari Unsoed

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 19:30 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin bicara terkait kasus Jiwasraya. Kasus itu pun kini tengah dalam tahap penyidikan dan diduga mengarah pada tindak pidana korupsi.
ST Burhanuddin (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mendapatkan gelar profesor hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah. Unsoed menilai ST Burhanuddin layak menjadi Profesor terkait keilmuannya di bidang restorative justice.

"Keilmuannya baik, terutama memperkuat restorasi justice," kata guru besar Unsoed, Prof Hibnu Nugroho, saat dihubungi detikcom, Kamis (2/9/2021).

Saat menghadiri Dies Natalis Ke-40 Fakultas Hukum Unsoed pada April 2021, ST Burhanuddin, menyampaikan materi keadilan restoratif menuju penuntutan yang berkeadilan dan berkemakmuran. Disampaikan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang berkaitan yang bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme, tata cara dan pengadilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi suatu proses dialog, mediasi untuk menciptakan yang lebih adil dan seimbang bagi para korban, dan para pelaku. Keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang merestorasi atau memulihkan di dalam suatu proses peradilan.

"Pengukuhan besok hari Jumat, 10 September 2021 pukul 09.00 WIB," ujar Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan itu.

Sebagaimana diketahui, pria kelahiran Cirebon, 17 Juli 1954, ini mengawali karirnya sebagai staf Kejaksaan Tinggi Jambi sejak 1989. Lulusan Fakultas Hukum Undip kemudian mengikuti pendidikan pembentukan jaksa dan beberapa kali menjabat Kepala Kejaksaan Negeri sejumlah daerah, dari Bangko (Jambi) hingga Cilacap.

Pada 2007, ST Burhanuddin menjabat Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejagung dan berlanjut sebagai Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku Utara pada 2008 hingga 2009.

Karirnya terus melesat hingga pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat. Saat menjabat Kepala Kejati Sulawesi Selatan dan Barat pada 2010, ST Burhanuddin cukup berfokus pada penanganan kasus korupsi.

Terakhir sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) 2011-2014. Pada 23 Oktober 2019, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia.

(asp/lir)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT