Menlu: Indonesia Ingin Afghanistan Damai, Stabil dan Makmur

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 12:34 WIB
Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Dalam rapat, Retno menegaskan Indonesia masih terus menjalin pembicaraan dengan Pfizer dan Moderna terkait vaksin.
Menlu Retno Marsudi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan tiga pesan ketika bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar, beberapa waktu lalu. Menlu menyampaikan pesan dan harapan RI untuk Afghanistan.

Pertama, kata Retno, perlunya Taliban terus membentuk pemerintahan inklusif. Retno juga meminta Taliban tidak menggunakan Afghanistan untuk kegiatan terorisme. Serta penghormatan hak-hak perempuan.

"Pesan yang kami sampaikan antara lain pertama pentingnya terus diupayakan pembentukan pemerintahan yang inklusif," kata Retno, kepada wartawan, dalam rapat bersama Komisi I DPR, Kamis (2/9/2021).

"Kedua, pentingnya jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai breeding and training ground bagi aktivitas kelompok teroris yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas kawasan serta dunia; dan ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak hak perempuan," lanjutnya.

Retno menegaskan bahwa RI tidak memiliki kepentingan pribadi. Retno menyebut pemerintah RI hanya ingin melihat Afghanistan damai dan stabil.

"Kami juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki vested interest di Afghanistan, satu-satunya keinginan di Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur," tuturnya.

Sebelumnya, Retno mengungkapkan kunjungannya ke kantor Taliban di Doha, Qatar. Retno mengungkapkan dalam pertemuannya itu, Taliban mengatakan ingin membuat pemerintahan inklusif.

"Tantangan utama Taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin, dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha tanggal 26 Agustus yang lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan inklusif," ungkap Retno.

Retno mengatakan upaya Taliban membentuk pemerintahan inklusif adalah untuk mengantisipasi ketidakstabilan kondisi di dalam negeri. Dalam hal ini, Taliban juga sekaligus menunjuk pejabat sementara.

"Upaya ini dinilai akan mengurangi resiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar. Taliban mengatakan sambil terus berupaya membentuk pemerintahan inklusif mengingat adanya kebutuhan mendesak maka telah dilakukan penunjukan pejabat sementara," ujarnya.

"Yaitu posisi menhan, mendagri, menkeu, pendidikan tinggi pendidikan intelijen, gubernur bank sentral, gubernur Kabul, dan Walkot Kabul. Mereka mengatakan penunjukan itu sifatnya sementara," lanjut Retno.

Tonton video 'Menlu Retno Beberkan 3 Poin Hasil Pertemuannya dengan Taliban':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/zap)