Isu Perpanjangan Jabatan Jokowi, Andi Arief: JoMan Nggak Mutu

Tim detikco - detikNews
Kamis, 02 Sep 2021 10:40 WIB
Andi Arief
Andi Arief (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Relawan Jokowi Mania (JoMan) mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2-3 tahun lagi karena alasan pandemi. Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut JoMan tidak bermutu.

"JoMan itu LSM mana? Nggak mutu," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

Andi Arief diberi penjelasan bahwa JoMan adalah relawan Jokowi ketika pemilu kemarin. Andi Arief lantas menyebut JoMan hanya ikut-ikutan saat reformasi.

"Dulu JoMan itu cuma ikut-ikutan saat reformasi," ujar Andi Arief.

Wacana amandemen UUD 1945 merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak gagasan-gagasan tersebut. Relawan JoMan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden karena pandemi COVID-19.

"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu. Sementara dana pemilu bisa digunakan dulu untuk stimulan ekonomi dan sosial," ujar Ketum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel).

Noel menyebut penambahan durasi jabatan presiden amat berbeda dengan wacana presiden 3 periode. Noel mengaku dalam posisi menolak presiden 3 periode.

Jokowi Disebut Menolak

Dalam pertemuan antar-pimpinan partai politik koalisi nonparlemen, Presiden Jokowi disebut menyampaikan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden. Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor, menyebut setiap partai diberi kesempatan untuk menanggapi. Kemudian dia sempat memberi tanggapan berkaitan dengan amandemen terbatas UUD 1945.

"Cuma giliran saya yang mewakili PBB, setelah menanggapi persoalan pandemi, persoalan ekonomi, dan persoalan Ibu Kota negara, saya menambahkan pesan dari Ketum PBB soal amandemen terbatas, ya kan, sebagai Ketum saya sampaikan Ketum PBB siap memberi masukan, siap memberikan semacam arahan atau masukan untuk amandemen terbatas," ucapnya.

Saat inilah, kata dia, Presiden Jokowi menjawab dirinya menolak usulan amandemen UUD 1945. Dia menyebut Jokowi menyerahkan persoalan itu kepada MPR RI.

"Nah, selesai kita beri tanggapan Presiden merespons kembali kita semua, termasuk lah soal amandemen yang saya sampaikan, Presiden menjawab bahwa soal amandemen baik terbatas atau tidak, saya tidak setuju, ya kan, itu diserahkan kepada MPR saja ya kan, karena kaitannya takutnya diarahkan macem-macem," ujarnya.

(gbr/tor)