Periksa Bupati Bintan Nonaktif, KPK Dalami soal Usulan Kuota Rokok-Minol

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 18:55 WIB
Gedung baru KPK
Ilustrasi KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK telah memeriksa mantan Bupati Bintan nonaktif, Apri Sujadi (AS), dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan, Mohd Saleh H Umar (MSU), dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan cukai dan minuman alkohol (minol) di wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. KPK mendalami soal wewenangnya dan usulan kuota rokok dan minol tersebut.

"Tersangka AS dan tersangka MSU masing-masing diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka, tim penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan kewenangan jabatan dan juga mengenai usulan kuota rokok dan kuota MMEA (minuman mengandung etil alkohol) untuk BP Bintan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).

Ali mengatakan kedua tersangka tersebut juga mendapat perpanjangan penahanan selama 40 har8 ke depan. Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih dan Mohd Saleh ditahan di Rutan KPK Kaveling C1.

"Tim penyidik masih melanjutkan penahanan para tersangka untuk masing-masing selama 40 hari ke depan, terhitung 1 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021," kata Ali.

Lebih lanjut, Ali menyatakan KPK masih memeriksa beberapa saksi untuk melengkapi berkas perkara ini.

"Pemberkasan perkara para tersangka masih terus berlanjut, di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan para saksi yang terkait dengan perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, KPK menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan, MSU, sebagai tersangka.

"Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Kedua, MSU, Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (12/8).

KPK menduga perbuatannya tersebut merugikan negara sekitar Rp 250 miliar. Apri sendiri diduga menerima sebanyak Rp 6,3 miliar dalam kasus ini.

"Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 250 miliar," kata Alex.

Alexander mengatakan kedua tersangka tersebut akan ditahan selama 20 hari ke depan. Bupati Bintan Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan MSU ditahan di Rutan KPK C1.

Akibat perbuatannya, AS dan MSU disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(maa/dhn)