Indeks Kemerdekaan Pers 2021 Naik Tipis Jadi 76,02: Cukup Bebas

Tim Detikcom - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 16:57 WIB
Dewan Pers
Dewan Pers (Foto: istimewa)

Rekomendasi berikutnya, Dewan Pers dapat mendorong agar isu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masuk di dalam kurikulum, khususnya kurikulum sekolah kepolisian hingga pelatihan manajemen kepolisian tingkat tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi penegak hukum mengenai UU pers yang sifatnya adalah lex specialis.

Selanjutnya Dewan Pers dapat melakukan komunikasi dengan para pemilik media agar menjalankan pola bisnis yang tepat. Serta menjaga etika pers termasuk dengan pengurus dewan periklanan Indonesia mengenai aturan advertising yang sesuai dengan etika pariwara Indonesia.

Kelima, Dewan Pers menganugerahkan penghargaan kepada provinsi yang mendapatkan nilai IKP tertinggi agar kegiatan survei IKP dapat memiliki high impact dan mendorong setiap provinsi untuk berlomba untuk membuat daerahnya menjadi daerah yang terbaik dalam hal kemerdekaan pers.

Keenam, Dewan Pers melalukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk mendorong agar perusahaan pers dapat menyediakan teknologi dana atau anggaran maupun sumber daya manusia untuk menjamin terpenuhinya akses atas informasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Ketujuh Dewan Pers dapat bekerja sama dengan konstituen dan pemangku kepentingan pers secara intensif dalam penyelenggaraan pendidikan insan pers dengan materi yang sesuai kebutuhan dan melibatkan narasumber yang memiliki pengalaman dalam ikut terlibat pada kasus pers.

"Kemudian rekomendasi yang terakhir adalah adanya perubahan secara masif pada lanskap media nasional, terutama pada tumbuh pesatnya media siber, maka diperlukan penyesuaian dalam melakukan penilaian kebebasan pers dengan mempertimbangkan kategori medianya," imbuhnya.

Menanggapi survei tersebut, Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong menyambut baik survei tersebut karena Indeks Kemerdekaan Pers mengalami kenaikan.

"Walaupun dikatakan ini masih jauh dari kategori bebas, masih cukup bebas. Tetapi yang paling penting kita melihat trennya ke arah yang semakin bebas, tidak berhenti di cukup bebas. Kita menginginkan sebetulnya ada pemerataan kemerdekaan pers di seluruh Indonesia karena ada kesenjangan di suatu daerah dengan daerah lain ada yang Indeks Kemerdekaan Persnya sangat tinggi bisa hampir masuk kategori bebas, tetapi ada yang masih kategori kecil atau tidak bebas. Ini mesti kita buat semacam katakanlah pemerataan supaya berbagai seluruh daerah di Indonesia punya indeks kemerdekaan yang setara," kata Usman.


(yld/tor)