Pimpinan DPRD Kritik Bupati Kampar Punya 2 Mobdin di DKI: Tak Masuk Akal

Raja Adil Siregar - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 16:36 WIB
Ilustrasi Jendela Mobil
Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/stockarm)
Kampar -

Pemda Kampar menjelaskan alasan mobil dinas Bupati disimpan di Jakarta karena malu jika harus rental saat dinas. Pimpinan DPRD menilai alasan itu tak masuk akal.

"Dari sisi kebutuhan, kalau lima, memang agak banyak ya. Kalau ada satu di Jakarta, satu di sini, tidak jadi masalah," terang Wakil Ketua II DPRD Kampar, Repol, Rabu (1/9/2021).

Repol menilai Bupati seharusnya memakai kendaraan sesuai kebutuhan, sehingga kendaraan lain yang tidak dipakai dapat dimanfaatkan instansi lain di Kampar.

"Kalau memang tidak dipakai, (kendaraan) dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Nggak efektif dan tak efisien kalau begitu," kata politikus Golkar tersebut.

Terkait pemda yang menepis mobil adalah milik Wakil Bupati, sebaiknya segera diserahkan kepada instansi lain. Ia justru mempertanyakan mobil yang dikuasai itu disimpan di Jakarta.

"Kalau itu mobil wakil, ya kasih yang lain. Jangan mubazir, ngapain nongkrong tak dipakai. Kalau operasional di Jakarta ya oke, kalau di Jogja, ngapain di sana," kata Repol.

Terakhir, Repol menilai alasan malu untuk carter saat dinas sangat tidak masuk akal. Apalagi sampai ada dua kendaraan di Ibu Kota dan Yogya dengan dalih untuk dinas.

"Kalau malu, mau carter ya satu. Alasannya tidak masuk akal itu kalau dua di Jakarta. Kita masih evaluasi ini, belum selesai," kata Repol.

Sebelumnya, Panitia Khusus Aset DPRD Kampar, Riau, mengkritik Bupati Catur Sugeng yang menguasai lima mobil dinas. Selain Bupati, ada kepala dinas yang menguasai banyak mobil dan dipakai oleh suami hingga anaknya.

"Jadi kita bicara aset tidak hanya mobil. Kita bangga dapat WTP dari BPK, tapi ternyata ada catatan-catatan setiap tahun. Karena aset banyak, ya kita ambil yang mudah dulu, diambil dari kendaraan dinas ini," terang Ketua Pansus Aset DPRD Kampar, Anshor, kemarin.

Pansus menilai hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2006. Dia mengatakan aturan itu menjelaskan mobil jenis jip berkapasitas 3.200 cc dan sedan 3.200 cc.

"Tapi kenyataannya, ada lima unit, di Kampar 2 unit, di Jakarta 2 unit, dan 1 unit di Yogyakarta," ujarnya.

(ras/knv)