Polda Bentuk Tim Usut Kerumunan Kepala Daerah Se-NTT, Ini Hasil Sementara

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 15:10 WIB
Tangkapan layar kerumunan di Pantai Wisata Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (27/8) (ANTARA/Kornelis Kaha)
Tangkapan layar kerumunan di Pantai Wisata Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (27/8) (ANTARA/Kornelis Kaha)
Kupang -

Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah mengusut video viral yang menunjukkan kerumunan di Pulau Semau yang dihadiri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodatdan semua kepala daerah di NTT. Sejumlah pihak pun telah dimintai keterangan oleh polisi.

"Polda NTT sejak awal terjadinya peristiwa tersebut telah bekerja dan membentuk tim untuk mengusut hal tersebut. Tim yang dibentuk telah melakukan klarifikasi kepada panitia penyelenggara dan Satgas COVID-19 Provinsi dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan peristiwa tersebut, baik secara kelengkapan adiministrasinya maupun pelaksanaannya," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Rishian Krisna B kepada wartawan, Rabu (1/9/2021).

Krisna mengatakan, dari hasil klarifikasi, ditemukan ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Karena itu, polisi saat ini masih mendalami kelalaian dalam pelaksanaan protokol kesehatan di acara tersebut.

"Hasil sementara tim didapatkan bahwa ada beberapa tahapan, baik acara resmi dan acara tambahan, sehingga perlu dilihat pada tahapan mana kelalaian dalam pelaksanaan prokes tersebut terjadi," ujarnya.

Krisna melanjutkan, Polri sangat menghargai demokrasi dan aturan hukum yang ada. Dia pun memastikan semua laporan terkait kasus ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Polri sangat menghargai demokrasi dan aturan hukum, semua pengaduan atau laporan masyarakat harus dilaksanakan pengkajian sehingga sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga memberikan equality before the law kepada semua warga," ungkap Krisna.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk menyelesaikan persoalan ini, mengingat Satgas COVID-19 menjadi leading sector dalam penanganan kasus pelanggaran protokol kesehatan.

"Dalam peristiwa kelalaian dalam pengawasan prokes seperti ini maka yang dikedepankan adalah Satgas COVID-19, baik itu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan ketentuan yang berlaku," kata dia.

"Polda NTT terus bekerja dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 provinsi dan Kab Kupang untuk menyelesaikan persoalan ini," imbuh Krisna.

Wagub NTT menyebut acara kepala daerah itu bukanlah pesta. Simak pernyataannya di halaman berikut.

Lihat juga Video: Waduh! WFH Jadi Sasaran Empuk Serangan Siber Selama Pandemi

[Gambas:Video 20detik]