Isu amandemen kembali mengemuka beberapa waktu terakhir. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang menceritakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat curhat sistem bernegara yang tidak mudah. Salah satunya hubungan antarlembaga merasa paling kuat.
Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (1/9/2021), wacana amandemen bukan hal baru. Suara amandemen tidak hanya datang dari Istana, tapi juga dari tetangga Istana, Mahkamah Agung (MA).
Pada 2015, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Nonyudisial Suwardi meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merencanakan amandemen UUD 1945. Salah satu alasannya, MA meminta agar Komisi Yudisial dihapus dari Bab IX UUD 1945.
"Menurut saya, ada suatu kejanggalan di mana ada lembaga baru Komisi Yudisial, dimasukkan dalam Bab IX. Padahal itu kekuasaan kehakiman, lembaga yang punya tugas peradilan untuk mengadili, sedangkan KY tidak ada, tapi kenapa bisa masuk," ujar Suwardi dalam pertemuan pimpinan MA dan pimpinan MPR di gedung MA pada Juli 2015.
Menurut Suwardi, keberadaan KY dalam bab tersebut justru mengecilkan UUD 1945. Dia berharap pandangannya itu dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukannya amandemen UUD 1945.
"Kata pengamat, ini kecelakaan konstitusi," ujar Suwardi.
Menanggapi usulan itu, Zulkifli, yang saat itu menjadi Ketua MPR, menyatakan telah membentuk tim kajian untuk merencanakan amandemen UUD 1945. Konsep yang dihasilkan melalui tim kajian tersebut akan dipresentasikan kepada masing-masing fraksi untuk diusulkan menjadi amandemen.
"Semangatnya sama, setuju adanya penyempurnaan. Tetapi ada beberapa pertimbangan mengenai waktu. Sekarang ada KMP-KIH, nanti kalau momentumnya sudah bagus, politik tidak gaduh lagi, tidak ada KMP-KIH, maka itu bisa dilakukan. Syukur-syukur bisa di MPR yang sekarang ini," kata Zulkifli pada 2015.
