PPP Tegaskan Tak Bahas Amandemen di Pertemuan Jokowi-Ketum Parpol

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 01 Sep 2021 13:46 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menilai paham dan gerakan radikalisme bisa dicegah dan dihentikan, jika seluruh proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.
Arsul Sani (Foto: Dok. MPR)
Jakarta -

Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menggulirkan pernyataan perlunya evaluasi amandemen UUD 1945 usai pertemuan parpol koalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana beberapa waktu lalu. PPP menegaskan pertemuan di Istana itu tak membahas amandemen UUD 1945.

"Waktu pertemuan di Istana itu, tidak dibahas soal amandemen. Yang dibahas adalah masalah yang timbul dalam ketatanegaraan kita," kata Waketum PPP, Arsul Sani di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Arsul menilai pernyataan Zulhas tidak spesifik menunjukkan perlunya amandemen. Namun, di satu sisi dia pun sepakat jika ada amandemen, tapi terbatas.

"Apakah jalan keluarnya dengan amandemen? Itu saya kira tafsir masing-masing. Sebab, ada masalah-masalah yang hemat saya sebagai orang yang berlatar belakang hukum, tidak kemudian menyelesaikannya dengan amandemen," ujar Arsul.

"Tapi memang ada hal yang hemat saya itu memang perlu amandemen, contoh kalau dari saya, kalau kita bicara PPHN buat saya yang paling pas itu memang Tap MPR. Kenapa? Karena PPHN ini adalah dokumen yang sifatnya filosofis, yang sifatnya guiden, bukan operasional, teknokratis," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa dalam pertemuan koalisi dengan Jakowi tak spesifik bicara soal amandemen UUD 1945. Dalam pertemuan tersebut hanya menyampaikan pandangan para ketum parpol.

"Tidak ada dibahas secara spesifik. Tapi bahwa misalnya, saya nggak usah sebut lah ya ada yang menyuarakan ya kan itu biasa. Tapi tidak kemudian dibahas dibicarakan bahwa ya kayanya memang perlu amandemen, tidak seperti itu, itu sesuatu yang cair saja, masing masing peserta di situ, ketua umum partai menyampaikan pandangan-pandangannya gitu lho," imbuhnya.

Ketum PAN Zulhas sebelumnya mengungkapkan sejumlah pembahasan kala diajak rapat koalisi oleh Presiden Jokowi. Lalu, apa saja yang dibahas pada saat rapat koalisi tersebut?

"Satu, mengenai pandemi COVID; dua, mengenai ekonomi; ketiga, mengenai hubungan pusat dan daerah," ujar Zulhas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Jakarta Selatan, Selasa (31/7).

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Zulhas bercerita ada pula pembahasan terkait problematika yang saat ini terjadi di lingkup kelembagaan Indonesia.

"Ada beberapa bicara, 'Wah, kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut macem-macem-lah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, MA nggak. MA merasa paling kuasa, MK nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulhas.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya evaluasi setelah 23 tahun berjalannya amandemen UUD 1945. Selain itu, Zulhas menyebut demokrasi tak luput harus ikut dievaluasi.

"Jadi, setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi," jelas Zulhas.

(rfs/eva)