.webp)
Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan (Sulsel) Rudy Djamaluddin mengundurkan diri dari jabatannya. Rudy merupakan pejabat yang dilantik Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.
"Iya beliau secara langsung telah menyampaikan itu, (pengunduran diri)," ucap Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Sulsel, Haeruddin, kepada detikcom, Rabu (1/9/2021).
Haeruddin mengatakan Rudy awalnya mengadakan rapat mendadak di kantor Dinas PUTR Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (31/8). Selanjutnya, Rudy menyampaikan ke jajarannya bahwa dia telah mengundurkan diri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rapat tiba-tiba, mendadak saja, kita semua dipanggil. Ternyata kan penyampaiannya bahwa mulai kemarin dia sudah mundur dan mulai hari ini dia sudah tidak lagi sebagai Kepala Dinas," ucap Haeruddin.
Di hadapan jajarannya, Rudy disebut tak menyampaikan lebih lanjut alasan dia mengundurkan diri.
"Dia tidak sampaikan, artinya itu privasi mungkin," ucap Haeruddin.
Namun Rudy menyampaikan sejumlah arahan terakhir sebelum resmi tak lagi bertugas. Dia meminta jajarannya menjaga integritas.
"Dia minta teman-teman itu bekerja dengan baik dan jaga integritas. Artinya pesan-pesan biasalah dari pimpinan ke bawahan supaya tugas-tugas tetap dilanjutkan seperti biasa kan," tutur Haeruddin.
Untuk diketahui, Rudy Djamaluddin dulu dilantik sebagai Kadis PUTR Sulsel di era Nurdin Abdullah. Rudy juga pernah dipercaya Nurdin untuk menjadi penjabat Wali Kota Makassar pada Juni 2020 hingga pada awal 2021.
Rudy Sempat Bersaksi di Sidang Kasus Suap Nurdin Abdullah
Rudy Djamaluddin juga sempat memberikan kesaksian di kasus suap Nurdin Abdullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Makassar, Kamis (26/8) pekan lalu.
Saat bersaksi, Rudy mengungkap asal-usul empat paket proyek siluman di era Nurdin Abdullah yang dibatalkan oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Keempat paket proyek disebut masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020, tapi terlambat untuk dilelang sehingga kontrak kerjanya dipaksakan pada awal 2021. Rudy juga menyebut paket proyek siluman ini terjadi di masa Edy Rahmat sebagai Sekdis PUTR Sulsel.
"Waktu Pak Edy (mantan Sekdis PUTR Sulsel) ditangkap kemudian kami menunjuk KPA, saya minta segera melakukan konsolidasi internal. Akhirnya saya dilaporkan bahwa ada paket yang terkontrak tapi tidak ada di DPA, Pak," ucap Rudy di persidangan.
Rudy sendiri mengaku segera melaporkan temuan tersebut ke Inspektorat Pemprov Sulsel. Menurut Rudy, keempat proyek tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp 50-60 miliar. Seluruhnya merupakan proyek ruas jalan.
"Jadi informasi yang saya terima, setelah saya coba mendalami, itu sebenarnya ada di DPA tahun 2020 paket-paket tersebut. Hanya kena refocusing akibat COVID," kata Rudy.
"Nah, karena sudah memutus lelang, butuh pengembalian anggaran akhirnya terlelang tapi sudah tidak bisa dia kontrak lagi (di tahun 2020) karena waktu sudah mepet sekali dan uangnya belum cukup. Sekarang juga tidak tahu kenapa bisa tiba-tiba keempatnya jalan," katanya.
Pada akhirnya, keempat proyek ini dibatalkan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman karena sudah tidak ada di dalam DPA 2021 sehingga tak mungkin lagi bisa dibayarkan.
"Setahu saya tidak ada pembayaran. Dan saya kira tidak bisa terbayar karena tidak ada di DPA (2021), sudah putus kontrak, Pak," ungkap Rudy.
(hmw/nvl)
