Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menggulirkan wacana amandemen UUD 1945 usai merapat ke Istana. Wacana amandemen ini sempat dituding sebagai jalan untuk meloloskan perpanjangan masa jabatan presiden dengan amandemen.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memanggil para petinggi partai politik (parpol) koalisi. Pertemuan tersebut menarik perhatian karena keikutsertaan PAN, yang notebene belum masuk koalisi.
Beragam spekulasi pun bergulir terkait pertemuan ini. Partai Demokrat (PD) bahkan mengaku sudah mengira dari awal bahwa PAN akan diajak masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Demokrat menduga masuknya PAN ke koalisi Jokowi untuk menggolkan wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
"Selamat buat PAN. Itu pilihan politik mereka. Masuknya PAN bisa mengoreksi banyak hal kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
"Dugaan saya, sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kuorum pengubahan dan pemberian persetujuan," imbuhnya.
Tanggapan PAN
PAN menepis mentah-mentah tudingan yang dilontarkan oleh Wasekjen PD tersebut. PAN meminta Irwan tidak usah membuat gaduh.
"Hoax itu. Kami minta Saudara Irwan dari Partai Demokrat tidak perlu membuat gaduh dengan 'menduga-duga' terkait isu amendemen UUD 1945. Apalagi sampai membawa-bawa nama PAN," kata juru bicara DPP PAN Rizki Aljupri kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
Rizki mengatakan PAN telah menegaskan amendemen UUD 1945 tidak akan terjadi. Hal itu telah diungkapkan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.
"Hari Senin kemarin tanggal 23 Agustus 2021 saat perayaan HUT PAN, Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan sudah secara tegas menyatakan bahwa amendemen UUD 1945 tidak akan terjadi," kata dia.
(rdp/lir)