Sanksi Dewas KPK ke Lili Pintauli Dinilai Terlalu Ringan

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 17:25 WIB
Lili Pintauli Siregar
Lili Pintauli Siregar (Foto: dok. KPK)
Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena hanya menjatuhkan sanksi pemotongan gaji pokok kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. PSI mendesak Lili mundur dari KPK.

"Seharusnya sanksi jauh lebih berat, yaitu diberhentikan atau yang bersangkutan diminta mengundurkan diri. Ini pelanggaran berat yang dampaknya adalah pelecehan terhadap integritas KPK. Sanksi potong gaji terlalu ringan. Ibu Lili layak mundur," kata juru bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo, dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Bimmo mengatakan sanksi yang diberikan Dewas KPK kepada Lili menjadi preseden buruk dan menurunkan kredibilitas KPK. Dia meyakini masyarakat justru berharap Dewas KPK lebih tegas dalam memberikan sanksi.

"Kalau sanksinya hanya seperti ini, jangan bermimpi pelanggaran semacam itu tidak akan terulang, sementara citra KPK sedang mengalami turbulensi. Kerja penegakan hukum KPK bakal diwarnai prasangka dan kecurigaan. Bukan seperti ini harapan masyarakat dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK," ucap Bimmo.

Sanksi yang dijatuhkan Dewas KPK kepada Lili dinilai membuktikan bahwa ada permasalahan dalam etika pemberantasan korupsi di Indonesia. Seharusnya KPK menjadi lembaga yang patut dicontoh oleh penegak hukum lain dalam aspek etika.

"Kita memang belum berbicara tentang dugaan tindak pidana, tapi ini masalah etik dalam pemberantasan korupsi. KPK harusnya menjadi kiblat etik para penegak hukum di Indonesia," tutup Bimmo.

Seperti diketahui, Lili dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Ada dua tindakan Lili yang melanggar kode etik.

Pertama, Lili memberi tahu Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial bahwa namanya 'harum' dalam penyidikan kasus dugaan suap Pemko Tanjung Balai. Padahal Syahrial berstatus sebagai terperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Pemko Tanjung Balai.

Kedua, Lili juga terbukti 'menjual' nama KPK. Mantan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu membawa embel-embel pimpinan KPK untuk pengurusan penyelesaian di PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai atas nama Ruri Prihartini.

(zak/van)