DPD Rapat Bareng Kemnaker, Bahas Penempatan Pekerja Migran

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 16:40 WIB
DPD RI
Foto: dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat kerja bersama Komite III DPD RI dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Pada rapat tersebut, ia mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab persoalan para Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Mengingat Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, merupakan sumber devisa yang berdampak kepada berputarnya roda perekonomian di masyarakat dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Lebih lanjut, LaNyalla merinci poin-poin permasalahan yang kerap dikeluhkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI).

"Pertama terkait surat DPD RI kepada Menteri Tenaga Kerja tentang relaksasi deposito sebesar Rp 1,5 miliar. Asosiasi P3MI berharap deposit tersebut dipinjamkan kepada P3MI sebagai dana operasional dan lain-lain. Kita memohon ada solusi tentang hal ini," terang LaNyalla.

Selain itu, kata dia, asosiasi P3MI juga meminta agar karantina bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya perlunya kembali membuka dan memperluas penempatan CPMI ke berbagai negara potensial.

Menjawab permasalahan tersebut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan relaksasi pencarian dana deposito akan dikaji secara mendalam agar sesuai prosedur yang ada.

"Kami sedang mencarikan landasan hukum yang pas. Karena meliputi banyak aspek, harus ada diskresi, di mana semua harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi biro hukum Kemnaker masih mengkaji bersama dengan beberapa pihak agar tidak menabrak aturan yang sudah ada," jelasnya.

Adapun terkait karantina calon pekerja migran, menurut Ida pihaknya tengah memikirkannya, namun saat ini masih dalam tahap pematangan, mengingat kebijakan tersebut berkaitan dengan anggaran.

"Dalam adaptasi kebiasaan baru, penempatan calon pekerja migran memang perlu berbagai prosedur. Untuk karantina kita sedang proses agar bisa difasilitasi oleh pemerintah. Harus dimatangkan karena berkaitan dengan anggaran," paparnya.

Diungkapkan Ida, terkait perluasan penempatan pekerja migran di masa pandemi Kemnaker terus melakukan pembicaraan dengan negara-negara tujuan. "Kami meningkatkan intensitas pembahasan draft MoU dengan negara-negara potensial untuk penempatan dengan berbagai skema G to G maupun P to P. Negara itu antara lain negara PEA, Kuwait, Qatar, Jerman, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kemudian kami juga terus memberdayakan dan menguatkan Atase Tenaga Kerja di negara penempatan," katanya.

Ia menyebut pihaknya juga terus berupaya dalam mempercepat vaksinasi kepada CPMI dan PMI. Di samping itu, lanjut dia, Kemnaker bersama kementerian dan lembaga lain juga selalu memantau dan menganalisa dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi pekerja migran Indonesia.

Sebagai informasi, rapat kerja tersebut berlangsung di Kantor DPD, Komplek Parlemen, Senayan. Ketua DPD RI, LaNyalla hadir didampingi Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya. Sementara anggota Komite III lainnya mengikuti acara dengan zoom meeting.

Sedangkan Menaker Ida Fauziah hadir bersama Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono, Dirjen Binwasker dan K3 Haiyani Rumondang, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri. Selain itu hadir juga para pengurus APPMI (Asosiasi Pengusaha Penempatan Migran Indonesia).

(prf/ega)