.webp)
Peneliti Senior LIPI R. Siti Zuhro mengatakan DPD RI perlu memperkuat posisinya sebagai penyambung lidah rakyat di daerah. Ia menegaskan DPD punya peran untuk memperjuangkan aspirasi dari daerah, khususnya terkait kepentingan daerah di tingkat nasional.
Hal itu disampaikannya dalam forum Executive Brief bersama Wakil Ketua DPD RI DR. H. Mahyudin, serta pakar hukum tata negara Refly Harun. Acara tersebut berlangsung Kamis (26/8) lalu.
"DPD berperan sebagai lembaga penyeimbang DPR agar fungsi checks and balances di parlemen dapat berjalan. saat ini posisi DPR terlalu kuat dan dominan dan menciptakan hubungan yang terlalu seirama antara DPR dan eksekutif. Jika posisi DPD dipertegas, maka akan ada checks and balances, sehingga produk yang dihasilkan parlemen akan lebih efektif dan komprehensif," papar Siti Zuhro.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siti Zuhro juga menekankan penataan ulang sistem parlemen perlu dilakukan, agar parlemen bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Hal itu menurutnya akan memperbaiki sistem yang rancu dan meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.
"Perlu dicarikan solusi terhadap peningkatan kapasitas lembaga parlemen dan kualitas anggota parlemen agar tercipta rasionalitas politik dalam konteks demokrasi dan keteraturan pemerintahan," cetus Siti Zuhro.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menambahkan posisi DPD hendaknya dipertegas dalam sistem bikameral untuk membahas setiap RUU ataupun permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari parlemen.
"Dewasa ini, persoalan kenegaraan semakin kompleks dan memerlukan cara pandang yang lebih komprehensif, setiap perundang-undangan yang dihasilkan oleh parlemen harus bisa menyentuh kepentingan dari semua pihak, bukan hanya berbasis pada orang atau kelompok masyarakat, tapi juga secara wilayah, disinilah DPD bisa sangat efektif berperan," jelas Mahyudin dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).
Sebagai informasi, Executive Brief DPD RI yang berlangsung di Gedung Parlemen diinisiasi oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, dan dihadiri para pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI.
(akn/ega)
