Tito Soroti Anggaran Pendidikan di Daerah: Belum 20%, Manfaat Tak Dirasakan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 12:19 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (Foto: dok. Kemendagri)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti perihal anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah (pemda), baik besarannya maupun penggunaannya. Menurut Tito, banyak daerah yang belum mengalokasikan besaran anggaran pendidikan sesuai program prioritas nasional.

Bahkan ada daerah yang tidak membelanjakan anggaran tersebut sesuai kebutuhan masyarakat. Tito menilai penggunaan anggaran yang tidak bermanfaat dapat dikategorikan melanggar hukum.

"Kita tahu bahwa untuk pendidikan itu 20 persen, kesehatan 10 persen. Dalam catatan Kemendagri, masih banyak daerah yang belum mengalokasikan 20 persen dan kesehatan 10 persen, masih banyak," kata Tito dalam webinar launching sinergisitas pengelolaan bersama monitoring center for prevention (MCP) yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Selasa (31/8/2021).

Tito menyebut, meskipun anggaran pendidikan yang dialokasikan sesuai dengan program prioritas nasional, yakni 20 persen dari total anggaran, manfaatnya tak dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan korupsi.

"Kalau dihitung belanja pendidikannya iya 20 persen atau lebih, kesehatannya 10 persen ya lebih, itu namanya sudah tereksekusi atau sent, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat," terang Tito.

"Terutama membeli barang-barang, membeli barang-barang untuk pendidikan, lalu barang itu belum perlu, belum diperlukan oleh masyarakat sehingga nganggur, tidak dipakai. Kenapa? Karena di situ ada potensi peluang, opportunity, ada opportunity untuk terjadinya fraud di situ," tambahnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.