PTM Terbatas Digelar, Ini Pesan Ketua Komisi X ke Ortu yang Tak Beri Izin

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 31 Agu 2021 08:27 WIB
Anggota MPR Fraksi PKB Syaiful Huda
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (Foto: Dok. MPR)
Jakarta -

Sebanyak 610 sekolah di Provinsi DKI Jakarta sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan apresiasi.

"Kita apresiasi karena termasuk Komisi X kan mendorong supaya PTM ini bisa dilaksanakan di daerah-daerah yang sudah masuk kategori 3, 2, 1, termasuk DKI," kata Huda kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Huda mengatakan masih adanya dinamika antara pihak yang setuju dan tidak setuju untuk sekolah tatap muka adalah hal yang wajar. Sebab, kata dia, pelaksanaan sekolah tatap muka hari pertama ini masih dalam masa transisi usai 1,5 tahun para siswa hanya belajar jarak jauh secara online.

"Karena itu, kita meminta kepada orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk sekolah tidak perlu untuk atau sifatnya mengajak orang tua lain yang sudah memutuskan untuk anaknya diberi izin sekolah. Dengan cara itu saya menyakini tidak ada protes atau kegaduhan," ucapnya.

Dia menyebut bahwa sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang mulai sekolah tatap muka akan semakin diperbanyak. Oleh karena itu, Huda meminta para orang tua mempersiapkan betul hal tersebut.

"Tentu ini tahapan awal, ini tahap simulasi, ada kekurangan sana-sini saya kira wajar, tinggal semangatnya adalah semua pihak mengambil peran untuk menyempurnakan dari simulasi ini yang belum maksimal," ujarnya.

"Siswa harus ambil peran bahwa dirinya bisa berkontribusi untuk menjadi agen dari penyempurnaan proses simulasi yang belum sempurna. Guru sama, sekolah, tak terkecuali orang tua. Jadi semangatnya adalah mencari titik temu dari simulasi yang tidak sempurna lalu dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Lebih jauh, Huda juga meminta semua dinas pendidikan di Indonesia mengambil peran dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek proses pelaksanaannya. Jika di lapangan menemukan permasalahan, dia ingin dinas dapat segera menuntaskan masalah tersebut.

"Jadi dinas bisa membentuk gugus tugas di setiap sekolah-sekolah dilakukan evaluasi secara reguler, continue untuk mencari berbagai terobosan alternatif ketika ditemui banyak di lapangan beberapa yang misalnya kurang taat protokol kesehatan, sarana-prasarana yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan standar," katanya.

(fas/zak)