.webp)
Anggota DPRD DKI F-Gerindra Syarif membandingkan penyelenggaraan Formula E dengan PON Papua. Beberapa pihak menyatakan tak sepakat bila kedua acara ini dibandingkan.
Pernyataan Syarif ini diketahui merespon terkait interpelasi Formula E yang tetap diajukan oleh F-PDIP kepada Gubernur Anies Baswedan. Menurut Syarif narasi yang disampaikan oleh F-PDIP terkait Formula E telah disampaikan setahun yang lalu.
"Narasi yang dibangun Pak Gembong sudah setahun yang lalu disampaikan PSI, tidak heran. Kemudian diperkuat LHP BPK. Makin kuat dasar pengajuan interpelasi. Ini ada lagi yang sebetulnya lebih dekat, tentang penyelenggaraan PON di papua. Penyelenggaraan PON di Papua kita setuju saja, Papua itu Pak Jokowi nggak geming, harus dilaksanakan di Papua," ujar Syarif, saat wawancara dengan CNN TV Indonesia, Minggu (30/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarif mengakui soal potensi kerugian yang ditemukan BPK. Namun menurutnya temuan BPK bersifat rekomendasi yang tidak mengharuskan ajang Formula E dibatalkan.
"LHP BPK kan harus ditindaklanjuti, temuan LHP BPK memang iya, kewajiban Pemprov DKI menindaklanjuti supaya tidak terjadi potensinya, bukan membatalkan Formula E," kata Syarif.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI itu menilai ajang Formula E bisa mendongkrak ekonomi di Jakarta. Dia juga menegaskan pertemuan 7 Fraksi dengan Anies bukan agenda untuk membatalkan interpelasi.
"Ketika ditanya ada interpelasi ya siap saja, itu kan hak, tapi kami di fraksi bersepakat lebih baik, kita akan mengimbau teman-teman fraksi mengurungkan niat, kalau dari pihak Pak Anies, siap akan menjelaskan. Multiefeknya akan kita dapatkan, target-target pertumbuhan ekonomi, itu harus dibangkitkan, tapi bukan mekanisme interpelasi," ujarnya.
Komisi X DPR Nilai PON Papua-Formula E Tak Bisa Dibandingkan
Komisi X DPR yang mengawal PON Papua keberatan dengan perbandingan yang disampaikan Syarief. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai PON merupakan agenda nasional yang diselenggarakan secara tetap dengan melibatkan seluruh stakeholder sehingga disebut tak dapat dibandingkan.
"Saya kira itu salah kamar. Kalau agenda PON kan agenda tetap kita 4 tahunan. Nggak bisa dibandingkan. Karena ini agenda nasional melibatkan semua stakeholder secara nasional dan tentu terkait dengan agenda rutin 4 tahunan," kata Syaiful Huda, Senin (30/8/2021).
Huda menegaskan permasalahan Formula E yang berujung pengajuan hak interpelasi oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PSI DPRD DKI disebut masalah internal. Huda meminta pihak terkait Formula E meyakinkan seluruh pihak yang keberatan, bukan malah membandingkan dengan gelaran PON Papua.
"Salah kamar dia," ujar Huda.
Huda menyebut gelaran PON Papua dengan Formula E beda dari banyak aspek. "Kan PON sampai hari ini tetap direncanakan bulan Oktober. Formula E kalau nggak salah 2022 ya, dari segi penyelenggaraan juga sangat jauh berbeda," ujarnya.
Politikus PKB ini memerinci PON sudah disiapkan sejak 3 tahun lalu. Infrastruktur sudah selesai, sarana olahraga juga hampir mencapai 100 persen.
Lihat juga video 'Gerindra: 7 Fraksi Tolak Interpelasi Anies, Tak bisa Diintervensi':
