Jazilul Fawaid Bicara soal Perjalanan MPR Jaga Kedaulatan

Khoirul Anam - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 22:55 WIB
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan MPR memiliki riwayat panjang sebagai rumah kebangsaan, penjaga kedaulatan rakyat dan pengawal Pancasila. Dia lantas bercerita perjalanan panjang MPR yang penuh pasang surut tersebut.

"Dalam perjalanannya, MPR mengalami pasang surut. MPR pernah menjadi lembaga tertinggi yang dapat menunjuk presiden dan wakil presiden," ujar Jazilul dalam keterangannya, Senin (30/8/2021).

Adapun kewenangan tertinggi lainnya adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta melakukan amandemen UUD. Namun, lanjutnya, ketika UUD Tahun 1945 diamandemen, terjadi perubahan pada posisi MPR.

"MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi," imbuh mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu dalam diskusi 'Empat Pilar MPR' yang digelar di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari ini.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa MPR masih memiliki kewenangan tertinggi, yakni melakukan amandemen UUD. Menurutnya, MPR Periode 2019-2024 mendapat mandat rekomendasi dari MPR periode sebelumnya untuk melakukan amandemen terkait menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"MPR adalah pengawal kedaulatan rakyat sehingga setiap hal yang diputuskan oleh lembaga negara ini harus mencerminkan kehendak rakyat. Bila antara MPR dengan rakyat tidak nyambung hal demikian akan menjadi masalah. Cek and balances ada di tangan rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan di usia yang ke-76 tahun, MPR harus menguatkan diri sebagai pengawal kedaulatan rakyat agar tidak terjadi otorianisme.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid menambahkan pada masa Orde Baru, lembaga-lembaga negara mengaktualisasikan sebagai lembaga yang dibentuk. Menurutnya, MPR pada masa itu merupakan lembaga tertinggi dan kuat.

"Sebagai cerminan kedaulatan rakyat", ujarnya.

Ia menjelaskan pada masa reformasi terjadi perubahan pada MPR. Dalam hal ini, kewenangan MPR tidak lagi memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden sebab mekanisme pemilihan diselenggarakan lewat Pemilu.

Meski demikian menurutnya, MPR masih memiliki kewenangan tertinggi yakni mengubah atau mengamandemen UUD. Saat ini, kata dia, MPR diberi tugas untuk melakukan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.

Anwar berharap lembaga ini memperkokoh diri sebagai penjaga kedaulatan rakyat. Sebagai rumah kebangsaan ia juga berharap agar MPR menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segala kepentingan kelompok dan golongan.

Sementara itu, Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut MPR memiliki kewenangan untuk mengubah atau melakukan amandemen UUD. Namun, ia mengingatkan untuk hati-hati dalam melakukan amandemen.

"Kalau melebar ke mana-mana itu berbahaya," tegasnya.

Sebagai informasi, MPR menggelar diskusi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 MPR. Kegiatan digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR.

(akd/ega)