.webp)
Sudah semacam tradisi politik setiap parpol pendukung pemerintah akan mendapatkan posisi strategis baik di kementerian maupun di tempat lain. Lantas, apa kompensasi politik yang bakal diperoleh PAN dengan bergabung koalisi pemerintahan Jokowi?
Pakar politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mencium ada gelagat politik santer reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Apalagi Ketum PAN Zulkifli Hasan sudah diperkenalkan langsung di depan ketua umum partai koalisi lainnya.
Lantas, kira-kira kursi menteri apa yang bakal diberikan Jokowi kepada PAN? Adi melihat PAN ada kedekatan historis dengan sejumlah kursi menteri yang mungkin saja bakal diperolehnya lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Zulkifli Hasan: Baliho Sudah Nggak Zaman! |
"Bagi publik, PAN sah disebut teman koalisi baru jika dapat jatah menteri, bukan yang lain. Jika melihat korespondensi historisnya, sangat mungkin PAN dapat jatah Menteri PMK, Perhubungan, dan PAN-RB," kata Adi kepada wartawan, Jumat (27/8/2021) lalu.
Lalu, kapan reshuffle kabinet bakal diumumkan? Terkait hal ini, tentu hanya Presiden Jokowi sebagai pengemban hak prerogatif yang tahu. Namun melihat sejarah reshuffle di masa pemerintah Jokowi, selama ini reshuffle kabinet dilakukan di Rabu Pon. Rabu Pon terakhir sudah berlalu pekan lalu. Kalau reshuffle kabinet pascamasuknya PAN jadi parpol pendukung bakal benar-benar terjadi, Rabu Pon terdekatnya ada di akhir September 2021.
Terkait isu reshuffle kabinet ini, Ketum PAN Zulkifli Hasan, yang konon masuk bursa calon menko, menepis ada pembicaraan soal kursi menteri di awal PAN bergabung partai koalisi.
"Tidak ada yang bahas itu," kata Zulhas Hasan saat diwawancarai setelah bertakziah ke rumah salah seorang stafnya di Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, Sabtu (28/8/2021).
Zulhas menjelaskan, saat bertemu dengan Jokowi, dirinya mengaku diundang untuk berbicara mengenai persoalan yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia, dari pandemi COVID-19 hingga isu Jakarta yang akan tenggelam.
"Saya kemarin diundang Bapak Presiden untuk mendengarkan apa yang sedang dihadapi bangsa ini, bicara persoalan kebangsaan. Jadi tidak ada bicara koalisi, apalagi reshuffle," jelasnya.
"Kemudian bicara soal pandemi yang tidak bisa diprediksi, pertumbuhan ekonomi, masalah padatnya Jakarta yang diisukan akan tenggelam dan perlunya ibu kota baru, sistem tata negara kita sulit sekali mengomandoi bupati/gubernur itu tidak mudah. Itu yang dibahas dan saya dimintai pandangannya," lanjutnya.
Simak juga video 'Ketum PAN Tepis Bahas Koalisi-Reshuffle Kabinet saat Ketemu Jokowi':
