Pakar Pidana Apresiasi Bareskrim Tangkap Kece dan Waloni: Ada Unsur Penistaan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 30 Agu 2021 09:21 WIB
Indriyanto Seno Adji saat mendampingi Plt Pimpinan KPK lainnya memberikan keterangan pers menolak rencana revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Lamhot Aritonang/detikcom
Foto: Guru Besar Hukum Pidana UI, Indriyanto Seno Adji (Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji mengapresiasi ketegasan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang memproses hukum Youtuber Muhammad Kece dan penceramah Yahya Waloni. Dari kacamata Indriyanto, keduanya memang secara jelas melakukan penistaan atau penodaan agama.

"Jadi memang pernyataan yang dilakukan oleh MK dan TW itu diduga melanggar penodaan atau penistaan terhadap suatu agama. Jadi saya akui, saya apresiasi terhadap Polri yang melakukan proses hukum ini secara transparan dan berkeadilan," kata Indriyanto kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Indriyanto menegaskan siapapun yang melakukan tindakan serupa layak dikenai sanksi pidana. Apalagi, lanjut akademisi yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK ini, bila pernyataan mengandung potensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara.

"(Apresiasi kepada Polri) yang melakukan tindakan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengandung penodaan terhadap agama atau penistaan terhadap agama," tutur dia.

"Apalagi bila penodaan terhadap agama atau penistaan terhadap agama ini bertujuan untuk memecah belah bangsa dan negara kita ini," sambung Indriyanto.

Lebih lanjut, pengajar PPS Bidang Studi Ilmu Hukum UI ini berharap tak ada lagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Dia memperingatkan kepada pihak-pihak tersebut, Polri akan menindak secara tegas dan lugas para penista atau penoda agama.

"Jadi dari sisi edukasi, kita mengharapkan jangan terulang lagi pernyataan-pernyataan yang sejenis ini dalam bentuk apapun. Karena kehadiran negara dalam hal ini Polri untuk melakukan tindakan lugas dan tegas dan berkeadilan," pungkas Indriyanto.