Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Butuh Adanya PPHN, Ini Alasannya

Khoirul Anam - detikNews
Minggu, 29 Agu 2021 19:52 WIB
Ahmad Basarah
Foto: Ari Saputra - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Jakarta -

Rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU Ibu Kota Negara (ibu kota baru) kepada DPR RI direspons positif oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Ia berharap gagasan besar ini mendapat dukungan partai-partai politik dan semua elemen masyarakat.

"Gagasan besar Presiden Jokowi ini harus dijadikan contoh praktis betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh untuk hadirnya ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN. Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden terpilih tahun 2024 nanti benar-benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara ini mengingat UUD NRI 1945 dan UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak memberi sanksi apa pun kepada presiden berikutnya atas tidak dilanjutkannya sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya?" jelas Basarah, Minggu (29/08/2021).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, dukungan partai dan seluruh masyarakat atas rencana pemindahan ibu kota negara idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengakomodasi PPHN.

Amandemen terbatas ini, kata dia, hanya ingin memasukkan satu ayat pada pasal 3 yang intinya memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN atau GBHN. Selain itu, menambah ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden bila tidak bertentangan dengan PPHN.

"Karena itu, saya sangat berharap niat MPR RI melakukan amandemen terbatas ini tidak dicurigai punya motif apa pun, apalagi dicurigai ingin mengubah konstitusi agar presiden bisa menjabat tiga periode. Tidak sama sekali. Presiden boleh berganti, tapi rencana pembangunan jangka panjang nasional harus terus berkesinambungan dan dipagari oleh konstitusi," tegasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyampaikan pandangan dan harapannya tersebut pada forum Stadium General Kongres II Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI) di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Basarah menegaskan, jangkar pembangunan Indonesia modern sudah seharusnya dikembalikan kepada cita-cita luhur pendiri bangsa yang menghendaki pembangunan nasional didasarkan atas pola Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB) atau Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Bung Karno di era Orde Dasar dulu pernah melaksanakan PNSB dan GBHN. Kemudian pada era Orde Baru, Pak Harto melanjutkannya dengan terminologi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tapi pasca Reformasi, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk membuat dan menetapkan konsep pembangunan jangka panjang nasional ini. Maka sekarang saatnya kita kembali pada PPHN," ujar Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Jika memiliki PPHN, lanjutnya, masyarakat Indonesia lewat wakil-wakilnya akan leluasa memastikan presiden terpilih untuk melaksanakan road map dan blue print pembangunan nasional melalui PPHN. Melalui PPHN itu, kata dia, presiden terpilih menjabarkan program pembangunan lima tahunnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 5 Tahun yang telah disusun dan dijabarkan langsung sejak pembentukan visi, misi, dan program calon presiden yang akan ikut kontestasi pemilu presiden.

Dengan demikian, ungkap Basarah, pembangunan nasional tak akan jalan di tempat akibat pergantian presiden, serta pergantian program dan kebijakan.

Ia mencontohkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membuat Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Namun proyek tersebut dibatalkan dan dibubarkan oleh Jokowi.

Adapun, kata dia, terdapat 17 lembaga lain yang dibubarkan berdasarkan perpres 82/2020 tentang komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Mengapa Presiden Jokowi bisa menghentikan apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan presiden sebelumnya, itu karena UU SPPN tidak mengatur hal itu, apalagi memberi sanksi. Kita tak ingin presiden terpilih di tahun 2024 melakukan tindakan yang sama jika tak ada PPHN. Rakyat akan merugi karena triliunan anggaran untuk program pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur itu bisa saja mangkrak seperti seperti rencana pembangunan infrastruktur Selat Sunda maupun pembangunan Wisma Atlet di Bogor. Arah pembangunan nasional kita akan seperti tari poco-poco. Maju selangkah, mundur dua langkah, dan seterusnya," tutup Basarah.

(ega/ega)