Ketua MPR Sebut Ada 6 Pandangan Dukung Hadirnya PPHN

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 12 Feb 2020 20:42 WIB
Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Foto: Zacky/detikcom
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan sejauh ini dari berbagai aspirasi yang ditangkap MPR RI terkait Amandemen UUD ada enam kelompok pandangan. Namun, dirinya mengatakan dari perbedaan tersebut semuanya menginginkan adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Dari keenam pandangan tersebut ada satu kesamaan yang bisa ditarik sebagai titik temu. Semua pandangan menginginkan adanya PPHN sebagai road map pembangunan bangsa. Ketiadaan PPHN pasca bergulirnya reformasi, membuat bangsa ini seperti perahu besar yang mengarungi samudera tanpa kompas sebagai petunjuk arah. Terombang-ambing tak tentu mau ke mana," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2020).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan dari enam kelompok pandangan tersebut, pertama ada yang menghendaki kembali ke UUD NRI 1945 yang asli, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pandangan ini, perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 telah jauh menyimpang dari semangat para pendiri bangsa, sehingga menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan.

"Kedua, pandangan yang menginginkan kembali ke UUD NRI 1945 yang asli, kemudian menyempurnakannya melalui adendum, sehingga naskah asli UUD NRI 1945 sebagai spirit perjuangan yang dirumuskan pendiri bangsa tidak hilang," jelas Bamsoet.

Ketiga, pandangan yang menghendaki penyempurnaan secara menyeluruh terhadap UUD NRI 1945 yang telah empat kali dilakukan perubahan. Menurut pandangan ini, terdapat inkonsistensi dan inkoherensi antara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 di satu sisi, dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD NRI 1945 pada sisi lainnya. Keempat, pandangan yang menginginkan penyempurnaan terhadap UUD NRI 1945.

Kelima, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, pandangan yang menghendaki perubahan terbatas UUD NRI 1945, yaitu menghadirkan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Hanya itu, dan tidak boleh menyentuh pasal-pasal lainnya

"Sedangkan yang terakhir, keenam, pandangan yang menilai bahwa sistem ketatanegaraan kita pada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan yang muncul bukan pada UUD NRI 1945, tetapi pada implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi," ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini juga mengungkapkan, sejak periode 2004-2009, dilanjutkan 2009-2014, kemudian 2014-2019, MPR RI seperti berada di persimpangan jalan. Lantaran ketidakjelasan rencana perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk menghadirkan PPHN sebagai road pembangunan bangsa. Karena itu, MPR RI 2019-2024 bertekad mengakhiri persimpangan tersebut dengan mengambil jalan yang pasti.

"Apakah UUD NRI 1945 jadi mengalami perubahan terbatas atau tidak, harus diputuskan oleh MPR RI periode 2019-2024. Karena itu, MPR RI terus melakukan silaturahim kebangsaan ke berbagai organisasi masyarakat, tokoh bangsa, hingga partai politik untuk menyerap aspirasi. Khususnya dari media massa, sebagai pilar ke-4 demokrasi sekaligus corong yang mampu menangkap kegelisahan dan suasana kebatinan rakyat," pungkasnya.

(akn/ega)