.webp)
Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) Sudirman Said ikut angkat bicara mengenai polemik Bupati Jember, Jawa Timur, yang mendapat honor penanganan COVID-19. Sudirman meminta elite atau pejabat publik agar tak memanfaatkan penderitaan rakyat di masa pandemi ini.
"Ini bukan soal legal atau ilegal, tapi soal penegakan etik dan moral. Bisa saja pembayaran honorarium itu memang ada aturannya dan ada anggarannya. Kendati dikabarkan sudah dikembalikan lagi kepada kas pemerintah daerah, tetap saja niat ini dipertanyakan apakah patut dan wajar pejabat publik menerima uang sebegitu besar dari urusan yang membuat rakyat banyak menderita. Sebaiknya hal seperti pun tidak coba dilakukan Pejabat lainnya," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Minggu (29/8/2021).
Sudirman menegaskan honorarium dari permakaman COVID-19 secara aturan mungkin saja memang ada. Namun, rasa solidaritas dan kemanusiaan seakan tercederai dalam isu tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, moral dan etik memang sangat personal sehingga tergantung sistem nilai yang dianut pribadi masing-masing. Meski begitu, dalam situasi krisis saat ini, semestinya moral dan etik dikedepankan.
"Sikap kita dalam menghadapi situasi, tergantung sistem nilai kita. Ada yang levelnya amoral: semua boleh tanpa aturan. Ada yang bersikap legalistik: sepanjang ada aturan bisa dikerjakan, walaupun melukai asas kepatutan dan etika. Tapi ada juga yang menghargai etika dan moral: meski legal ada aturan, tidak serta merta dilakukan," ucapnya.
Sudirman mengingatkan seyogianya pejabat publik menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menempatkan etika dan kepatutan sebagai pedoman nilai tertinggi. Tindakan maupun kebijakan sebaiknya tak hanya berdasarkan aturan, tapi juga kepantasan.
"Pejabat publik adalah tokoh teladan, yang semestinya menempatkan etika dan kepatutan pada level tertinggi. Mengapa demikian? Sebab, tingkah laku pemimpin itu diikuti banyak orang," tegas Sudirman.
Menurut Sudirman, dalam kondisi masyarakat luas yang sedang mengalami kesulitan hidup saat ini, empati dan solidaritas kemanusiaan tengah diuji. Dia mengatakan sebagian besar masyarakat saling tolong di masa pandemi ini.
Namun, kata Sudirman, sayangnya ada saja elite yang malah seolah aji mumpung menggunakan diskresi dan keleluasaan mereka. Dia mencontohkan ada menteri yang korupsi dana bantuan sosial, ada perusahaan swasta maupun BUMN mengenakan tarif semena-mena untuk testing COVID-19. Ada pula yang menimbun dan menjual obat yang sangat dibutuhkan rakyat untuk mengambil keuntungan gila-gilaan.
"Ini missmatch yang amat serius. Sementara rakyat bahu membahu saling bantu meskipun dalam keterbatasan, sebagian elit malah mempertontonkan keserakahan, memanfaatkan penderitaan rakyat. Ada yang menjual obat dengan harga tidak wajar, ada yang memungut biaya PCR gila-gilaan, ada yang menggunakan vaksin yang bukan haknya," ujarnya.
(mae/imk)
