Partai Demokrat (PD) menuding gabungnya PAN ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk melancarkan rencana amendemen UUD 1945. PDIP menepis tudingan tersebut.
"Sejauh yang saya tahu tidak demikian. Silakan cek orang-orang yang ikut acara (Pertemuan Jokowi dengan partai koalisi) tersebut," kata elite PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
"Apa kita belum letih berspekulasi di masa seperti ini? Ilusi hanya akan menggerogoti energi positif kita," lanjutnya.
Hendarawan mengajak seluruh pihak fokus pada panganan pandemi Corona. Dia berharap Indonesia tak tertinggal karena tidak melakukan perbaikan.
"Fokus kita bagaimana segera bangkit pascapandemi. Bagaimana momentum ini kita dorong untuk melakukan reformasi struktural dan transformasi kelembagaan. Jangan sampai kita tertinggal kereta peradaban baru yang lebih inklusif dan adil," kata dia.
Partai Demokrat sudah mengira dari awal bahwa PAN akan diajak masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Demokrat menduga masuknya PAN ke koalisi Jokowi untuk menggolkan wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
"Selamat buat PAN. Itu pilihan politik mereka. Masuknya PAN bisa mengoreksi banyak hal kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden," kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Jumat (27/8).
"Dugaan saya, sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kourum pengubahan dan pemberian persetujuan," imbuhnya.
Lihat juga video 'PARA Syndicate Nilai Perlu Pakta-Referendum Jika Ingin Amendemen UUD':
Simak berita selengkapnya pada halaman berikut.
(lir/jbr)