KPK Siap Hadapi Gugatan Eks Bupati Lampung Utara soal Penyitaan Aset

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 19:54 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, mengajukan gugatan soal pelelangan tanah miliknya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). KPK siap menghadapi gugatan tersebut.

"KPK tentu siap menghadapi gugatan dari terpidana dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

Ali mengatakan pelelangan tanah itu merupakan bagian dari pelaksanaan amar putusan pidana tambahan berupa uang pengganti. Jika uang pengganti tidak dapat dibayarkan, harta benda milik terpidana akan disita.

"Pada prinsipnya segala upaya hukum yang dilakukan merupakan hak yang bersangkutan. Di lain sisi, kegiatan sita eksekusi yang dilakukan oleh tim jaksa eksekutor KPK merupakan bagian dari pelaksanaan amar putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang telah diputus oleh majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap," ujar Ali.

"Di mana dalam amar disebutkan bahwa Terpidana dipidana membayar uang pengganti. Namun, bila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, harta bendanya disita," sambungnya.

Ali mengatakan penyitaan harta benda itu bertujuan untuk memberikan efek jera. Juga untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara atas korupsi yang dilakukannya.

"Kegiatan eksekusi pidana pokok dan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti merupakan upaya KPK untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mengoptimalkan pemasukan kas keuangan negara yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati terpidana," ujarnya.

"Sehingga pemberantasan korupsi betul-betul memberikan dampak nyata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Agung Ilmu dihukum 7 tahun penjara karena korupsi. KPK pun melelang asetnya berupa tanah yang bernilai puluhan miliar rupiah untuk membayar kerugian negara. Namun Agung tidak terima dan menggugat KPK.

Kasus bermula saat Agung divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Agung dinyatakan terbukti menerima suap senilai total Rp 1,3 miliar dan gratifikasi senilai Rp 100 miliar. Agung juga dibebani mengembalikan uang yang dikorupnya senilai Rp 74.634.866.000 subsider 2 tahun.

Atas putusan itu, KPK mengumumkan pelelangan tanah Agung guna menutupi kerugian negara di kasus itu. Nah, Agung ternyata tidak terima dan menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda penyitaan sita eksekusi dan pelelangan atas harta benda milik Keluarga Penggugat berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-32/Eks.01.08/26/02/2021 Perihal Penagihan Uang Pengganti Tanggal 01 Februari 2021 juncto Surat Perintah Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Sprin.Sita-01/Eks.00.01/01-26/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 juncto Berita Acara Penyitaan dalam Rangka Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Nomor: BA-01/26.Ek.3/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap," demikian bunyi petitum Agung yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Kamis (26/8).

Lihat juga video 'Jaksa Gadungan Semarang Bawa Rp305 Juta, Klaim Urus Kasus KPK':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)