KPK Sita 16 Ribu Meter Persegi Tanah Eks Bupati Lampung Utara

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 16:15 WIB
Bupati Nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara diperiksa KPK. Pemeriksaan itu terkait dengan kasus suap yang menjerat dirinya.
Eks Bupati Lampung Utara (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menyita tanah dan bangunan milik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dengan total luas 16.095 meter persegi. Penyitaan dilakukan untuk membayar uang pengganti terpidana Agung dan terpidana Raden Syahrial.

"Jaksa Eksekusi KPK Josep Wisnu Sigit dan Dormian telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk tanggal 2 Juli 2020 dengan terpidana I Agung Ilmu Mangkunegara dan terpidana II Raden Syahrial Alias Ami, dengan melakukan penyitaan beberapa aset milik terpidana Agung Ilmu Mangkunegara sebagai pembayaran kewajiban uang pengganti," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Aset-aset milik Agung Ilmu yang disita KPK ialah:

1. Tanah seluas 734 meter persegi di Bandar Lampung

2. Tanah dan bangunan seluas 566 meter persegi di Bandar Lampung

3. Tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 sertifikat hak milik, yaitu tanah seluas 8.396 meter persegi dan tanah seluas 4.224 meter persegi di Bandar Lampung

4. Tanah dan bangunan seluas 1.340 meter persegi di Bandar Lampung

5. Tanah dan bangunan seluas 835 meter persegi di Bandar Lampung

Ali menjelaskan, Agung telah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan diharuskan membayar uang pengganti Rp 74 miliar. Jika tidak bisa dibayarkan, maka harta benda milik Agun disita dan dilelang.

"Sebagaimana dalam amar putusan dimaksud, terpidana Agung Ilmu Mangkunegara dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan juga pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 74 miliar, dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan oleh terdakwa I, dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap," kata Ali.

"Apabila terpidana Agung llmu Mangkunegara tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun," katanya.

Ali juga menyebut Agung sudah membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar sehingga sisa uang pengganti yang belum dibayarkan berjumlah Rp 72,5 miliar.

"Terpidana Agung Ilmu Mangkunegara juga telah membayar cicilan pertama pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 2,1 miliar sehingga masih ada tagihan uang pengganti sejumlah Rp 72,5 miliar," katanya.

Dia mengatakan KPK akan berupaya memulihkan hasil korupsi yang dinikmati koruptor melalui perampasan aset.

"KPK akan terus memaksimalkan upaya pemulihan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor melalui perampasan aset," ujarnya

Dalam kasus ini, Agung divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan. Agung dinyatakan terbukti menerima suap senilai total Rp 1,3 miliar dan gratifikasi senilai Rp 100 miliar.

Uang Rp 1,3 miliar itu diberikan sebagai imbalan karena Agung menyetujui pemberian beberapa paket pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan pada Dinas PUPR Lampung Utara tahun anggaran 2017 ke Candra Safari dan pemberian paket pekerjaan pembangunan Pasar Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta dan pembangunan Pasar Tradisional Comok Sinar pada Dinas Perdagangan Lampung Utara Tahun 2019 ke Hendra Wijaya Saleh alias Eeng.

Selain itu, hakim menyatakan Agung menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya senilai Rp 100 miliar. Gratifikasi itu diterima Agung dalam kurun 2015-2019.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membebankan uang pengganti senilai Rp 74.634.866.000 subsider 2 tahun. Hakim juga menjatuhkan pidana pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Lihat juga video 'Wadir PT Adonara Propertindo Jadi Tersangka Korupsi Lahan di DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)