.webp)
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menanggapi soal Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menantang Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim hingga membawa-bawa frasa nenek moyang terkait persoalan pembelajaran tatap muka (PTM). Syaiful menyebut persoalan tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pemda dan Mendikbud Nadiem Makarim.
Awalnya Syaiful menjelaskan akar persoalan sampai akhirnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menantang Nadiem Makarim. Dia menyebut ini dikarenakan keluhan dan permintaan tolong Nadiem Makarim ke DPR RI terkait sekolah tatap muka.
"Catatan saya begini, pertama, Mas Nadiem memang nggak cukup mengeluh di DPR RI, dan itu saya sampaikan memang, jadi meminta tolong ke kami di Komisi X nggak cukup memang," kata Syaiful saat dihubungi, Jumat (27/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syaiful menyebut sebetulnya pihak Komisi X sudah meminta Nadiem mengkomunikasikan persoalan itu langsung kepada pemda terkait, khususnya 12 pemda yang PPKM-nya sudah turun ke level 3. Menurutnya, memang ada beberapa pemda yang belum berani membuka sekolah tatap muka.
"Lebih dari itu, kita dorong, kita minta Kemendikbud langsung komunikasi dengan berbagai pemda, termasuk 12 pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum berani memberikan izin pembelajaran tatap muka gitu. Jadi harus on call gitu. Kalau perlu, Mas Nadiem on the spot, misalnya ke Jawa Tengah, ke Mas Ganjar, karena Mas Ganjar juga belum. Terus ke beberapa kabupaten, ke Lampung juga sama," ucapnya.
Politikus PKB ini menyebut memang belum ada upaya proaktif dari Kemendikbud untuk mengkoordinasikan dan melakukan mitigasi terkait persoalan ini. Dia pun menilai akar persoalan ini adalah tidak adanya koordinasi antara Nadiem dan pemda, khususnya Gubernur Lampung, sehingga terjadilah perdebatan tersebut.
"Kayaknya memang belum ada koordinasi tuh, Mas Nadiem baru melempar saja waktu kami undang di raker. Ini berkontribusi bermasalah kan artinya. Bagusnya 12 kabupaten/kota dan provinsi yang belum berani berikan izin PTM lebih baik ditelpon. Menteri lebih menarik kan telepon langsung tanya masalahnya apa. Jadi kelihatannya belum ada koordinasi, jadinya miskom," ujarnya.
Meski begitu, Syaiful menilai seharusnya pihak pemda, dalam hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, tidak perlu berlebihan menanggapi persoalan PTM ini. Dia menyebut kemarahan Arinal di ruang publik tidak akan menyelesaikan masalah.
"Saya kira Pak Gubernur nggak usah berlebihan merespons ini, karena tentu dengan cara marah-marah nggak selesaikan masalah. Kita memahami kondisi objektif di Sumatera kan memang baru naik (kasus COVID-19), trennya naik. Dan ketika Jawa-Bali melandai, luar Jawa menaik. Nah, memitigasi persoalan gini menjadi penting Kemendikbud kerja sama, kolaborasi efektif dengan pemda-pemda, bottle neck-nya apa, masalahnya apa, lalu berbagi peran apa yang perlu ditanggung bersama, distribusi peran dan masalah," jelasnya.
"Kita memahami suasana ini, tapi saya kira aduan Nadiem ke DPR nggak harus direspons berlebihan oleh gubernur maupun bupati-bupati karena, sekali lagi, kami juga merasa Kemendikbud nggak cukup berkeluh kesah ke kami," lanjutnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Di sisi lain, Syaiful meminta protes Gubernur Lampung juga disikapi proaktif oleh Kemendikbud. Dia menyebut Kemendikbud harus memitigasi dan melakukan koordinasi dengan duduk bersama pemda.
"Nah, jadi saya merasa, biar tidak ada kegaduhan, karena dunia pendidikan tidak perlu gaduh saya kira, protes Gubernur Lampung harus disikapi proaktif oleh Kemendikbud, dengan langsung mitigasi-koordinasi. Saya kira itu yang terbaik dan yang lain saya kira kita tahu beban masalahnya yang terjadi di pemda-pemda, tapi lebih baik duduk bersama, tidak perlu reaksi yang saya kira malah bikin kontroversi di ruang publik," tuturnya.
Gubernur Lampung Tantang Nadiem
Untuk diketahui, tantangan itu disampaikan Arinal Djunaidi dalam wawancara dengan sejumlah wartawan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Belleza, Bandar Lampung, Selasa, (24/8) lalu. Saat itu Arinal dimintai tanggapan soal aksi Nadiem meminta tolong ke DPR untuk mendorong penerapan PTM di sejumlah daerah.
Ada 12 daerah yang dilaporkan Nadiem, yang terbanyak memang dari Lampung. Kabupaten-kabupaten di Lampung yang dilaporkan Nadiem ke DPR ialah Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji.
Kembali ke wawancara Arinal, Ketua DPD Golkar Lampung itu tampak emosional menanggapi pertanyaan soal aksi Nadiem di DPR. Dalam potongan video wawancara yang viral, Arinal bahkan membawa-bawa frasa nenek moyang.
"Persoalannya, baru dua hari yang lalu kita 14 kabupaten selesai zona merah. Nenek moyang dia dari mana bahwa kabupaten itu tidak boleh sekolah. Sampaikan salam saya kepada Nadiem, kalau kamu berani, saya tantang dia," kata Arinal dalam potongan video yang beredar.
Potongan video viral itu sama dengan wawancara yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun TV berita nasional, seperti Kompas TV dan tvOne.
