.webp)
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta aparat penegak hukum dan Pemkab Bintan menelusuri siapa penyebar hoax Pulau Tambelan dilelang sekitar Rp 1,4 triliun. Dia menilai penyebar hoax harus diusut karena membuat heboh masyarakat.
"Perlu ditelusuri oleh aparat hukum maupun camat di Kecamatan Tambelan agar berita seperti ini tidak memicu kehebohan di tengah-tengah masyarakat," kata Ansar seperti dilansir dari Antara, Jumat (27/8/2021).
Ansar mengatakan pulau terluar tersebut tidak akan bisa dilelang oleh siapa pun karena dimiliki banyak pihak. Apalagi, katanya, banyak aset pemerintah, seperti bandara, fasilitas pendidikan, hingga kesehatan, di Pulau Tambelan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir mungkin hanya orang iseng, tapi tetap perlu ditelusuri secara cermat guna mendapatkan sumber informasi itu dari mana," ujar Ansar.
Ansar mengatakan Pulau Tambelan hanya dibolehkan untuk pemanfaatan investasi melalui mekanisme penanaman modal dalam negeri (PDN) dan penanaman modal asing (PMA). Dia mengatakan investasi juga harus dilakukan sesuai aturan.
"Kalau untuk investasi, boleh asalkan sesuai kaidah hukum dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku," kata Ansar.
Sekda Kabupaten Bintan Adi Prihantara mengatakan kabar Pulau Tambelan dilelang telah menghebohkan masyarakat. Pihaknya sempat mencoba menelusuri akun Instagram yang disebut melelang pulau berpenduduk sekitar 4.000 jiwa itu, namun tidak ditemukan.
"Masyarakat Tambelan tidak perlu panik, karena sampai hari ini belum ada yang membuat pengaduan soal Pulau Tambelan dilelang via Instagram," ujar Adi.
Simak video 'Respons Gubernur Kepri soal Isu Pulau Tambelan Dilelang':
