Menteri Saling Pamer Dinilai Jadi Alasan Perpres 'Permen Disetujui Presiden'

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 07:22 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Presiden Jokowi (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden (perpres) soal rancangan peraturan menteri (permen) wajib mendapatkan persetujuan presiden. Perpres tersebut dinilai muncul lantaran ego sektoral antara kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Hal tersebut diungkap oleh Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Dia menyebut ego sektoral antar Kementerian menjadi akar persoalan terbitnya Perpres tersebut.

"Kalau saya ada 2 hal tuh, satu bahwa selama ini banyak sekali peraturan itu menunjukan ego sektoral, masing-masing mempertontonkan ini, apalagi semenjak COVID ini," kata Trubus saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Trubus mengatakan ego sektoral itu sangat tergambar di tengah pandemi COVID-19. Dia lantas mengambil salah satu contoh yakni kebijakan mudik yang menjadi penyebab timbulnya Perpres itu.

"Mengenai mudik misalnya, itu yang satu mengeluarkan memperbolehkan mudik tapi kemudian melarang mudik, tapi mudik yang bagaimana kemudian Kemenko PMK sendiri, Kemenhub sendiri, ya kan, Satgas mengeluarkan aturan sendiri, jadi gitu loh mas, itu yang menyebabkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Trubus menilai lemahnya koordinasi juga menjadi alasan terbitnya Perpres tersebut. Menurutnya banyak sekali surat edaran hingga kebijakan antar Kementerian yang akhirnya saling tumpang tindih.

"Jadi banyak sekali surat edaran-surat edaran, aturan-aturan yang ego sektoral, tumpang tindih di atasnya. Jadi masing-masing mau menunjukan, ini memang saya melihat carut-marutnya di Istana, dan ini mengindikasikan memang lemahnya dalam hal koordinasi," ujarnya.

"Kemudian antar menteri ini saling bersaing, bukan kolaborasi, saling berkompetisi, itu kayak pamer kekuatan ini yang paling ini-yang paling ini," lanjutnya.

Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. (Dok Pribadi Trubus)Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. (Dok Pribadi Trubus) Foto: Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. (Dok Pribadi Trubus)

Kemudian, Trubus juga menyebut ada indikasi terbitnya Perpres ini menunjukkan kelemahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Perpres ini tidak ada urgensinya namun menjadi penting karena kontrol yang tidak baik dari Presiden Jokowi dan Wakil Presidennya Ma'ruf Amin kepada kementerian.

"Ini indikasi kelemahan Pak Jokowi sendiri, sebenarnya urgensinya nggak ada kok itu (Perpres) dipakai seperti itu, artinya kalau memang itu kalau urgensi sekali harusnya sejak zaman SBY sudah ada, tapi nggak ada seperti itu. Pada saat Pak Jokowi periode pertama juga nggak ada, karena kontrol Pak JK (Jusuf Kalla) juga sangat kuat gitu, nah ini penyebabnya lemahnya dari Istana sendiri dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, itu sumber munculnya itu," ungkapnya.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung peraturan kerap berubah-ubah dari kementerian yang juga akhirnya menyebabkan Perpres ini muncul.

"Kemudian ini memang mencerminkan pembuatan kebijakan itu menjadi tidak terarah, jadi arahnya mau kemana nggak tahu ini, maysarakat jadi bingung, ini peraturan ini dibuat Satgas COVID tapi diberlakukan pada semua seperti orang mudik diatur mereka, orang perjalan diatur dia, jadi itu, sementara Kemenhub keluarkan juga dan berubah-ubah terus, setiap minggu mengganti aturan dan itu seperti Inmendagri juga. Aturan isi apa kepala daerah sampai bingung, belum dilaksaakan, belum disosialisasikan ke masyarakat sudah berganti lagi, jadi itu akar penyebabnya," sebutnya.

Simak juga 'Di Hadapan 100 Ekonom, Jokowi Ungkap 3 Strategi Besar RI':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/knv)