Siapa Pembisik Jokowi Terbitkan Perpres 'Permen Disetujui Presiden'?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 13:02 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Penerbitan peraturan presiden (perpres) soal peraturan menteri (permen) wajib persetujuan presiden menjadi sorotan. Ada yang menduga perpres tersebut terbit karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak percaya dengan para menterinya. Ada juga yang menilai perpres tersebut melanggar undang-undang (UU). Siapa yang membisiki Jokowi agar menerbitkan perpres dimaksud?

Kebijakan permen wajib persetujuan presiden diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam perpres tersebut, ada 3 kriteria permen yang wajib disetujui presiden.

Kriteria pertama, rancangan permen yang wajib disetujui presiden ialah rancangan permen yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kedua, bersifat strategis, dan ketiga adalah permen lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Perpres Nomor 68 Tahun 2021 itu diklaim tidak akan memperpanjang alur birokrasi. Karena nantinya Sekretariat Kabinet (Setkab) akan membantu untuk mempercepat persoalan yang muncul.

Pemerintah juga telah menjelaskan alasan penerbitan Perpres 68/2021 itu. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan bahwa ada beberapa arahan atau kebijakan Presiden Jokowi yang diterjemahkan berbeda oleh sejumlah kementerian dan lembaga.

"Seperti kita ketahui bersama pada periode pertama, seringkali apa yang menjadi arahan, keputusan, kebijakan, putusan dalam rapat terbatas, ternyata diterjemahkan berbeda oleh beberapa kementerian dan lembaga. Sehingga, terjadi hal-hal yang kemudian oleh Bapak Presiden dianggap bahwa ini perlu untuk dilakukan penertiban," kata Pramono saat acara Sosialisasi Perpres 68/2021 kepada kementerian/lembaga, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (24/08/2021).

Sayangnya, Perpres 68/2021 ini justru menjadi sorotan sejumlah pihak. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya. PKS menduga ada dua kemungkinan sehingga perpres soal permen wajib persetujuan presiden ini terbitkan.

"Jika masih ada aturan ini, maka bisa dua hal. Selama ini pengawasan tidak berjalan efektif dan kedua presiden tidak percaya pada para menterinya," sebut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (25/8) malam.

Dua pengamat dari bidang berbeda juga turut merespons penerbitan perpres tersebut. Ada dari pengamat politik dan kebijakan publik.

Baca di halaman berikutnya.

Tonton juga Video: Daftar 15 Danau Prioritas Nasional yang Diatur di Perpres No. 60 Tahun 2021

[Gambas:Video 20detik]