Round-Up

Kritik untuk BNPB yang Minta Dana untuk Konvensi Bencana

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 20:34 WIB
Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana mengadakan kegiatan konvensi kebencanaan skala internasional di Bali tahun depan. BNPB, yang meminta tambahan anggaran untuk acara tersebut, mendapatkan kritik dari Komisi VIII DPR RI.

Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito meminta tambahan anggaran tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, yang disiarkan akun YouTube DPR RI, Kamis (26/8/2021). Acara konvensi kebencanaan itu adalah Global Platform for Disaster Risk Reduction.

"Selanjutnya kami sampaikan rencana kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR tahun 2022. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada 23-30 Mei 2022," kata Ganip.

Sementara itu, dana pagu anggaran BNPB sebagai berikut:
1. Pagu program dukungan manajemen Rp 289.010.347.000
2. Pagi program ketahanan bencana Rp 838.234.850.000
3. Sumber dana pagu anggaran:
Rupiah murni Rp 668,74 M
Pinjaman luar negeri Rp 458,6 M
Pendapatan negara bukan pajak Rp 551,4 juta

Ganip menjelaskan jumlah peserta diproyeksikan 5.000-6.000 orang dari 193 negara. Kegiatan ini diusulkan juga akan mengundang Sekjen PBB dan 26 negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan.

"Berkaitan dengan ini, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 366.169.717.000, yang dialokasikan untuk pembiayaan venue dan keamanan di Bali Nusa Dua Convention Center," ujarnya.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan registrasi dan persidangan
2. Penyiapan substansi
3. Pelayanan VVIP dan VIP yang terdiri dari Sekjen PBB dan 26 kepala negara/kepala pemerintahan
4. Pelayanan bagi 5.000-6.000 peserta dari 193 negara

"Anggaran penyelenggaraan GPDRR ini belum masuk dalam rencana pagu anggaran BNPB tahun 2022. Untuk itu, kami mohon dukungan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat kiranya dapat menyetujui usulan anggaran tersebut untuk tahun 2022, mengingat sangat strategis dan pentingnya kegiatan yang akan dilaksanakan," imbuhnya.

Komisi VIII DPR RI mengkritik BNPB meminta tambahan anggaran Rp 366 miliar lebih untuk penyelenggaraan konvensi bencana di Bali pada 2022. Komisi VIII meminta BNPB mencari alternatif agar acara tersebut tetap terselenggara.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf (Dok. Istimewa)Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf (Foto: dok. Istimewa)

"Saya sih melihat acaranya ini oke ya, secara sisi acara, terkait penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022. Artinya, kalau kita menjadi tahun rumah, itu bisa saja kita menjelaskan bagaimana menangani persoalan bencana, itu bagus," kata anggota Komisi VIII Fraksi PKS Bukhori Yusuf.

Bukhori mempertanyakan mengapa anggaran acara tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Sedangkan masyarakat, menurut Bukhori, membutuhkan penguatan ekonomi.

"Tapi persoalannya ini kan kalau tuan rumah biasanya kan dia semua pendanaan ada di kita, tapi kemudian, apalagi ini PBB, pertanyaannya, kenapa sampai sebesar Rp 366 M? Ini kan dana sangat besar, saat masyarakat kita masih memerlukan adanya penguatan ekonomi yang sudah sampai dalam kontraksinya kalau saya lihat di berbagai survei," ujarnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: