.webp)
Komisi VIII DPR RI mengkritik BNPB meminta tambahan anggaran sebesar Rp 366 M lebih untuk penyelenggaraan konvensi bencana di Bali pada 2022. Komisi VIII meminta BNPB mencari alternatif agar acara tersebut tetap terselenggara.
"Saya sih saya melihat acaranya ini oke ya, secara sisi acara, terkait penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction tahun 2022. Artinya kalau kita menjadi tahun rumah, itu bisa saja kita menjelaskan bagaimana menangani persoalan bencana itu bagus," kata anggota Komisi VIII Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, dalam rapat dengan Kepala BNPB Ganip Warsito di akun YouTube DPR RI, Kamis (26/8/2021).
Bukhori mempertanyakan mengapa anggaran acara tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara masyarakat, menurut Bukhori, membutuhkan penguatan ekonomi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi persoalannya ini kan kalau tuan rumah biasanya kan dia semua pendanaan ada di kita tapi kemudian, apalagi ini PBB. Pertanyaannya, kenapa sampai sebesar Rp 366 M? Ini kan dana sangat besar saat masyarakat kita masih memerlukan adanya penguatan ekonomi yang sudah sampai dalam kontraksinya kalau saya lihat di berbagai survei," ujarnya.
Anggota Komisi VIII Fraksi Demokrat Achmad juga mengkritik besaran anggaran acara konvensi bencana di Bali tersebut. Achmad meminta BNPB mencari alternatif untuk acara konvensi bencana itu.
"Nah yakinkah BNPB ini bahwa pandemi ini berakhir di tahun 2021? Maka dibuat ini perencanaan. Karena apa Pak? Ini dana Rp 366 M bukan sedikit," ucap Achmad.
"Seandainya di 2021 COVID ini belum berakhir, apa tidak alternatif dilaksanakan ini? Seperti webinar misalnya secara virtual. Tetap dilaksanakan tapi secara virtual, sehingga ada alternatif, ada plan A ada plan B," sambungnya.
Rekan sefraksi Achmad, Sri Wulan, juga mempertanyakan besaran anggaran konvensi bencana di Bali. Wulan menilai anggaran tersebut tak masuk akal.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
