.webp)
BNPB berencana mengadakan kegiatan berskala internasional terkait kebencanaan dengan anggaran senilai Rp 366 miliar di Bali tahun depan. BNPB memaparkan mengapa menggelar konvensi kebencanaan hingga harus menghabiskan dana ratusan miliar rupiah.
"Ini sebenarnya pertemuan secara multipihak secara global, Pak. Terbesar yang diselenggarakan tahunan, dua tahun sekali, ini untuk membahas pengurangan bencana sebenarnya. Dasar dari kegiatan ini adalah Kerangka Sendai tahun 2015, konferensi di Sendai 2015. Kemudian GPDRR ini forum untuk multi-pemangku kepentingan, diinisiasi oleh PBB," kata Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito dalam rapat Komisi VIII, yang disiarkan akun YouTube DPR RI, Kamis (26/8/2021).
"Kenapa kita ditunjuk? Ini sebenarnya proses sebelum saya ditunjuk menjadi Ka BNPB, proses ini sudah tahun 2019, di mana Indonesia dipercaya menyelenggarakan itu. Kemudian nilai strategisnya secara global ini GPDRR merefleksikan kepercayaan komunitas internasional atas kepemimpinan Indonesia di dalam isu kebencanaan," sambung Ganip.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Acara yang bakal menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah ini bernama Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR. Rencananya acara tersebut digelar di Nusa Dua, Bali, pada 23-30 Mei 2022.
"Menjadi tuan rumah GPDRR ini pertama di kawasan Asia-Pasifik. Kemudian berikutnya nilai strategisnya menegasikan posisi Indonesia sebagai center of knowledge dalam bidang kebencanaan. Kemudian yang ketiga memajukan self diplomacy Indonesia dalam bidang kemanusiaan," ujar Ganip.
Ganip mengatakan BNPB sudah melakukan kajian untuk melaksanakan acara tersebut, termasuk nilai strategis nasionalnya. Serta turut mengkaji soal kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi.
"Kita sudah merancang, Pak, karena ini sudah menjadi keputusan dari UN (PBB) dan sudah disetujui pemerintah kita, maka kita akan tetap running untuk persiapan itu, sehingga tanggal yang ditentukan ini sebagai tanggal acuan supaya kita bisa melakukan persiapan sebaik-baiknya," ucapnya.
"Waktu pelaksanaan ini harus kita laksanakan dengan catatan kita betul-betul bisa menekan laju penularan COVID, khususnya di wilayah Bali, bahkan rencananya ini Bali kita jadikan satu provinsi atau pulau yang bebas COVID," tambahnya.
Ganip menjelaskan acara internasional itu digelar di Bali dengan sejumlah indikator. Seperti vaksinasi di Bali cukup tinggi serta sudah diciptakannya herd immunity di Nusa Dua, Sanur, dan Ubud.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
"Mengarah ke sana, pemerintah sudah merencanakan satu keputusan untuk panitia nasional untuk GPDRR ini, di mana ketuanya Menko PMK, kemudian Wakil Ketua I Kepala BNPB yang akan membidangi acara substansi, kemudian bidang program pendampingan, dan pengamanan berkoordinasi dengan TNI-Polri nanti," sebut Ganip.
Jenderal bintang tiga TNI ini berharap, pada 2022, saat pelaksanaan acara, kasus Corona di Bali sudah nol. Perwakilan dari PBB, kata Ganip, akan melakukan penilaian untuk persiapan acara tersebut pada Oktober nanti.
"Target kita di Oktober ini menjadi satu target awal kita bisa meyakinkan UN karena nanti di bulan Oktober akan ada asesmen dari UN, Pak, kalau Indonesia bisa melakukan ini atau tidak," ucapnya.
Jika kasus Corona di Bali nantinya tidak dapat ditekan menjelang acara, Ganip mengatakan ada dua alternatif agar acara tetap digelar. Alternatif pertama ada dilakukan secara hybrid atau diundur tanggal pelaksanaannya.
"Yang pertama keuntungannya akan besar kalau kita bisa mendatangkan sejumlah yang tadi kita laporkan. Yang kedua, kita akan mencoba sistem hybrid meeting, jadi sebagian hadir, sebagian daring. Yang ketiga alternatif kalau PBB tidak menyetujui itu untuk ya diundurkan dalam batas waktu yang kita bicarakan dan disetujui mereka," imbuhnya.
Acara ini, kata Ganip, akan mengundang peserta sekitar 5.000-6.000 orang dari berbagai negara serta mengundang Sekjen PBB dan kepala negara atau kepala pemerintahan. Tak sedikit anggota Komisi VIII yang mengkritisi nilai anggaran dari acara di Bali ini.
