Perpres 'Permen Disetujui Presiden' Dinilai Bongkar Buruknya Kabinet Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 12:23 WIB
menteri jokowi, menteri, kabinet, pelantikan menteri
Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju (BPMI Setpres)

Perpres 68/2021 Langgar UU

Dari sisi kebijakan publik, Perpres Nomor 68 Tahun 2021 dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya, harmonisasi antara rencana peraturan dan peraturan yang sudah berlaku merupakan tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP Kemenkumham).

"Bisa lama kalau ke Presiden dulu, birokrasi lagi. Kan ada Dirjen PP di Kemenkumham yang mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan. Ngapain bikin pekerjaan tambahan ke Presiden. Kasihan beliau urus hal-hal yang kecil-kecil, dan itu menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbaharui jadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan," papar pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).

Agus menilai ada beberapa kekeliruan perihal bentuk peraturan yang dibuat pemerintah. Dia menyoroti perihal aturan yang dilegalkan melalui surat edaran (SE) menteri.

"Rusaknya kebijakan menteri saat ini karena semua diatur pakai SE yang tidak berkekuatan hukum. Jadi hancurlah kebijakan, tidak bisa dilaksanakan sanksi," ucap Agus.

"Ngurus negara kok seperti ngurus warteg," tutupnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan perpres tentang permen wajib persetujuan presiden. Hal ini agar permen sesuai dengan arahan dari presiden.

Persetujuan Presiden yang dimaksud dalam perpres ini adalah petunjuk atau arahan Presiden, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis, maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas.

Pemerintah juga telah menjelaskan alasan penerbitan perpres tersebut. Salah satu alasannya, yakni banyak arahan atau kebijakan Presiden Jokowi saat periode pertama diterjemahkan berbeda oleh beberapa kementerian/lembaga.

"Seperti kita ketahui bersama pada periode pertama, seringkali apa yang menjadi arahan, keputusan, kebijakan, putusan dalam rapat terbatas, ternyata diterjemahkan berbeda oleh beberapa kementerian dan lembaga. Sehingga, terjadi hal-hal yang kemudian oleh Bapak Presiden dianggap bahwa ini perlu untuk dilakukan penertiban," ungkap Seskab Pramono Anung, saat acara Sosialisasi Perpres 68/2021 kepada kementerian/lembaga, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (24/08).


(zak/tor)