detik's Advocate

Hai detik's Advocate, Bisakah PPKM Jadi Alasan Telat Bayar Tagihan Pinjol?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 08:51 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Foto: Ilustrasi Pinjam Online Abal-abal (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)
Jakarta -

Kondisi PPKM yang sudah berjalan satu bulan lebih membuat perekonomian masyarakat terlilit. Bagi yang kurang memahami kondisi, akhirnya terjebak pada pinjaman online (pinjol) dengan bunga berbunga dan harus dikembalikan satu minggu. Lalu bisakah PPKM jadi alasan menunda pembayaran pinjol?

Hal ini ditanyakan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya mau nanya apakah dapat ditolerir jika peminjam pinjol baru telat beberapa hari, kemudian pihak pinjol meneror baik lewat WA, telepon, SMS, juga menghubungi semua kontak baik kontak darurat ataupun kontak yang ada di perangkat. Sementara secara financial kita juga bakal membayar dendanya.

Apakah tidak ada tindak lanjut dari pemerintah karena maraknya korban pinjol baik legal maupun ilegal. Sebenarnya bukan korban pinjol kalau kata saya, lebih tepatnya, mereka korban keadaan yang pemerintah tidak tanggap akan resiko PPKM selama ini, hanya penekanan di penyebaran virus corona, kalau boleh saya jujur. Mereka tidak bisa bergerak, sementara keadaan di sekeliling hidup mereka terus berjalan.

'Kontrak' yang sudah terjadi dan terikat terus berjalan tanpa diimbangi dengan kompensasi atau keringanan, yang akhirnya pinjol-lah jalan tercepat termudah yang bisa digunakan.

Maaf jika kepanjangan (mohon nama saya disamarkan)

Terima Kasih

Untuk menjawab permasalahan di atas, detik's Advocate menghubungi advokat Slamet Yuono, S.H.,M.H, partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan Jakarta. Berikut pendapat hukumnya:

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan kepada detik's Advocate.

Dari pertanyaan saudara tersebut dapat kami sampaikan uraian jawaban sebagai berikut :

Mengenai Teror pada Saat Penagihan

Bahwa dari permasalahan yang saudara sampaikan diatas tidak diuraikan apakah penagihan yang dilakukan dengan cara meneror baik lewat wa, telp, sms, juga menghubungi semua kontak baik kontak darurat ataupun kontak yg ada diperangkat tersebut dilakukan oleh Platform Pinjaman Online/Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin OJK atau Pinjaman Online yang Ilegal, hal ini terkait dengan langkah hukum serta penerapan sanksi Adminstrati dan/atau sanksi Pidana atas tindakan yang dilakukan terhadap nasabah.

Jika penagihan dengan cara teror dan akses kontak di perangkat dilakukan oleh Platform Pinjaman Online/Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin OJK maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya Pasal 29, yang menyatakan : Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:
a. transparansi
b. perlakuan yang adil;
c. keandalan;
d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Bagi para nasabah yang menjadi korban penagihan menggunakan teror, intimidasi dari Fintech P2P Lending Terdaftar dan Berizin OJK bisa mengadukan hal tersebut ke OJK, tentunya dugaan pelanggaran yang dilakukan tersebut akan dikaji, diperiksa dan di putuskan oleh OJK, jika dari hasil pemeriksaan terbukti Penyelenggara Fintech P2P Lending melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan diatas maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi :

(1). Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha; dan
d. pencabutan izin

(2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3). Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Simak selengkapnya di halaman berikut.