detik's Advocate

Hai detik's Advocate, Bisakah PPKM Jadi Alasan Telat Bayar Tagihan Pinjol?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 08:51 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Foto: Ilustrasi Pinjam Online Abal-abal (Fauzan Kamil/Infografis detikcom)

2. UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1). Terkait Penghinaan dan Atau Pencemaran Nama Baik dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 27 ayat (3):

"Setiap Orang dengan dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (3):

"Setiap Orang Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

2). Terkait ancaman atau menakut nakuti, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ".

Sanksinya diatur dalam Pasal 45B. Berikut bunyinya:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Jika penagihan dengan cara teror dan akses kontak di perangkat dilakukan oleh Platform Pinjaman Online Ilegal maka dalam hal ini tidak bisa diterapkan Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tetapi Nasabah yang menjadi korban dapat mengambil langkah antara lain:

1. Pengaduan ke Satgas Waspada Investasi

Korban dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang beralamat di : Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 10710 DKI Jakarta Indonesia atau melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id dan tongam.tobing@ojk.go.id.

2. Membuat Laporan Polisi

Korban dapat membuat Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana, dengan pasal-pasal berikut:

Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Pasal 29 Jo Pasal 45 B UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

II. Tindakan Pemerintah dan Langkah yang Harus Diambil DPR RI

Bahwa untuk memberantas Platform Pinjol Ilegal memerlukan komitmen dan ketegasan dari seluruh Stakeholders terkait, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas Platform Pinjol Ilegal maka pada tanggal 20 Agustus 2021 sebanyak 5 (lima) Kementerian/Lembaga berinisiatif membuat Surat Peryataan Bersama dalam rangka pemberantasan Pinjaman Online Ilegal, lima kementerian/lembaga tersebut antara lain : Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Adapun isi lengkap dari surat pernyataan bersama tersebut sebagaimana dikutip dari website https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-l-buat-surat-pernyataan-bersama/ sebagai berikut:

Pencegahan

1. Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal;

2. Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi;
Memperkuat Kerjasama antar otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal;

3. Melarang perbankan, Penyedia JasAS Pembayaran (PJP) non bank, agregator, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjol ilegal dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (Know your Customer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Membuka akses pengaduan masyarakat;
2. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dan/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.

Penegakan Hukum

1. Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjol ilegal untuk memberikan efek jera sesuai kewenangan masing-masing lembaga;
2. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka pencegahan operasional pinjol ilegal lintas negara.

Simak selengkapnya di halaman berikut.