Round-Up

Kini Menteri Bikin Aturan Harus Sesuai Arahan Jokowi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 08:06 WIB
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) berbincang dengan Presiden National Olympic Committee (NOC) Indonesia Raja Sapta Oktohari sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Ratas tersebut membahas tentang persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Perpres itu juga menjelaskan mengenai tata cara pengajuan persetujuan kepada Presiden. Sebelum dimintakan persetujuan ke Presiden, rancangan peraturan telah melalui pengharmonisasian. Setelah itu, permohonan diajukan secara tertulis kepada Presiden.


Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai dengan:

a. naskah penjelasan urgensi dan pokok-pokok pengaturan
b. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan permohonan yang disampaikan Pemrakarsa, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi permohonan persetujuan kepada Presiden. Persetujuan Presiden ini terdiri atas 3 keputusan.

Pasal 8

(1) Persetujuan Presiden berupa keputusan:

a. persetujuan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
b. penolakan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; atau
c. pemberian arahan kebijakan lain.

(2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris Kabinet kepada Pemrakarsa.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden ditetapkan oleh pemrakarsa dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.


(aik/dwia)