MAKI Kritik Cara KPK Era Firli dkk Umumkan Tersangka, Tuding Tutupi Kasus

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 06:56 WIB
Pihak DPR Tak Hadir, Sidang Gugatan MAKI Vs Puan Ditunda (Foto: Zunita/detikcom)
Foto: Pihak DPR Tak Hadir, Sidang Gugatan MAKI Vs Puan Ditunda (Foto: Zunita/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengkritik KPK yang hanya mengumumkan tersangka saat akan ditahan atau ditangkap. Menurutnya, tindakan itu seolah KPK menutup informasi kepada publik.

"Dalih pelanggaran HAM, menutupi agar perkara tidak dikerjar masyarakat. Perkara ini kemudian tidak dilanjut juga masyarakat tidak tahu. Masyarakat tidak tahu, tidak bisa mengontrol dan khusus MAKI tidak bisa (ajukan) praperadilan karena tidak tahu," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Rabu (25/8/2021) malam.

Boyamin menilai harusnya KPK mengumumkan penetapan seseorang sebagai tersangka sesegera mungkin. Menurutnya, KPK tak perlu menunggu penahanan atau penangkapan untuk mengumumkan seseorang sebagai tersangka dugaan korupsi.

"Apapun itu, lebih baik diumumkan sejak awal penyidikan dan penetapan tersangka meski belum akan ditahan atau ditangkap. Di sisi mengontrol dan menagih dan MAKI ajukan praperadilan, jelas perkara ini sudah penyidikan dan ditetapkan tersangka," katanya.

Dia mengatakan pengumuman tersangka sebelum melakukan penahanan bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). KPK, katanya, memiliki hak menghentikan perkara jika barang bukti tidak cukup.

"Toh, penetapan tersangka azas praduga tak bersalah, apalagi KPK boleh hentikan penyidikan. Toh penyidikan dokumen sejak awal dan tersangka dokumennya sejak awal bisa memenuhi rasa keadilan dan HAM," ujarnya.

"Kalau memang dalam proses perjalanan bukti tidak mendukung, bisa dihentikan. Itu justru tidak langgar HAM," sambungnya.

Dia mengatakan pelanggaran HAM terjadi jika seseorang mendapat informasi kasusnya naik ke penyidikan, tapi tidak kunjung diumumkan sebagai tersangka.

"Langgar HAM kalau penyidikan sudah lama, tapi tidak diumumkan. Padahal, bagi pelaku sejak awal sudah dikirim dimulainya penyidikan. Kan dia tahu jadi sasaran akan diproses selanjutnya," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaitkan soal HAM kepada pengumuman seseorang dalam statusnya menjadi tersangka. Alex menyebut KPK berupaya mengumumkan tersangka harus dibarengi dengan penahanan.

"Pengumuman tersangka berbarengan dengan penahanan, kita nggak mau lagi seperti sebelumnya sudah kita umumkan tapi lama sekali baru ditahan, ini masalah HAM seseorang," kata Alex pada konferensi pers, Selasa (24/8).

Menurut Alex, ketika seseorang dijadikan tersangka ada batas 120 hari untuk dilimpahkan ke pengadilan. Hal itu menjadi kendala penyidik karena banyak perkara yang ditangani.

"Masalah juga kalau langsung ditahan terkait dengan argo penahanan istilahnya, karena ada batasan waktu dimana penahanan sampai dilimpahkan ke pengadilan maksimal 120 hari. Begitu kita tahan dalam waktu 120 hari harus dilimpahkan, kendalanya penyidik banyak perkara yang ditangani, demikian juga JPU juga masih banyak yang berjalan," kata Alex.

Lihat juga video 'KPK Setor Rp 73 M ke Kas Negara dari Sitaan Kasus Korupsi Selama 2021':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/haf)