.webp)
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengungkapkan perubahan arus politik di dalam dan luar negeri harus menjadi momentum untuk memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, ini merupakan upaya menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi anak bangsa baik sekarang maupun di masa mendatang.
Hal ini diungkapkan Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam diskusi daring bertema Tantangan Politik 76 Tahun Indonesia Merdeka yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12.
"Pasca 76 tahun Indonesia merdeka, kehidupan bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan bidang politik baik secara internal, kawasan maupun global. Perlu langkah yang segera untuk menjawab berbagai tantangan tersebut," kata dia dalam keterangannya, Rabu (25/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, lanjutnya, perkembangan teknologi juga mempengaruhi dinamika politik nasional. Adapun, ujar Rerie, ditambah era disrupsi yang menyebabkan distorsi informasi dan mempengaruhi pola pikir anak bangsa karena telah terjadi transformasi dalam ruang publik yang melampaui sekat identitas dan batas negara.
Menurut Rerie, politik dan politisi harus mengoptimalkan ekosistem digital dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan berhadapan dengan ragam tantangan yang tak hanya menyasar kehidupan sosial, tetapi juga ideologi berbangsa.
Menghadapi kondisi itu, dia menegaskan, perlu penguatan di bidang politik dan nilai-nilai kebangsaan secara menyeluruh di setiap elemen bangsa untuk menghadapi arus perubahan yang sulit terbendung.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. R Ahmad Nurwakhid mengungkapkan, aksi-aksi terorisme tidak bisa terlepas dari paham radikalisme yang saat ini berkembang di dunia. Kemenangan Taliban di Afganistan, menurut Ahmad, akan menjadi resonansi terhadap sejumlah gerakan yang mengedepankan paham radikalisme di Indonesia. Ia mengungkapkan, pola-pola pergerakan Taliban mirip dengan kelompok-kelompok teroris yang ada saat ini.
Berdasarkan survei BNPT bekerja sama dengan Alvara, ungkapnya, indeks potensi radikalisme Indonesia pada 2020 tercatat 12,2% dari jumlah penduduk dan 85% merupakan kelompok milenial. Ia kemudian menjelaskan, ciri-ciri potensi radikalisme yang dipakai dalam survei tersebut, yakni pro paham khilafah, intoleran dan eksklusif, anti budaya/kearifan lokal keagamaan, dan anti pemerintahan yang sah. Menurut Ahmad, kesiapsiagaan nasional untuk memperkuat ideologi kebangsaan harus diwujudkan karena akar masalah radikalisme adalah ideologi yang menyimpang.
"Bentengi 87,8% penduduk Indonesia yang belum terpapar radikalisme dengan vaksin ideologi kebangsaan yang kuat agar imun atau kebal terhadap serangan paham-paham transnasional," tegas Ahmad.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandez menilai pandemi menyebabkan banyak hal berubah dan harus dijawab dengan sejumlah kebijakan yang tepat dan terukur. Dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19, menurut Arya, banyak kebijakan yang dihasilkan dari kolaborasi yang baik antara pemerintah dan partisipasi publik. Karena itu, kata dia, pola-pola kepemimpinan nasional di masa mendatang harus bersifat terbuka terhadap partisipasi publik, transparan, dan berdasarkan data yang valid dalam setiap kebijakan yang dibuat.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan mengungkapkan, prioritas politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pada 2019-2024, antara lain adalah penguatan diplomasi ekonomi, perlindungan terhadap WNI di luar negeri, menjaga kedaulatan dan integritas negara dan bangsa, meningkatkan kontribusi kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta mewujudkan reformasi birokrasi sebagai penguatan infrastruktur diplomasi.
Saat ini, kata dia, dari sisi politik isu-isu aktual yang harus dihadapi Indonesia adalah diplomasi bidang kesehatan, perlindungan WNI di luar negeri, konflik Laut Cina Selatan, pergantian pemerintahan di Afganistan, serta kebijakan politik luar negeri Indonesia pasca COVID-19.
Sementara itu, Analis Konflik dan Keamanan, Alto Labetubun berpendapat, pola-pola masuknya paham radikalisme ke satu negara tidak melulu diawali dengan tindakan-tindakan kekerasan.
Menurut dia, masuk ke satu wilayah tanpa aksi teror, bukan berarti kelompok-kelompok radikal itu diam. Biasanya, tegas Alto, kelompok tersebut sedang mempelajari situasi yang tepat untuk masuk lebih dalam dan menguasai wilayah tersebut.
"Kondisi saat ini justru harus diwaspadai dengan berbagai upaya pencegahan agar paham-paham radikal itu tidak masuk lebih dalam," ujarnya.
Co founder The Centre for Indonesian Crisis Stategic Resolution/CICSR, Makmun Rosyid mengungkapkan hoaks yang bertebaran di media sosial itu diproduksi oleh orang-orang yang pintar. Di saat isu Afganistan dan Taliban masih mendominasi pemberitaan, ujar Makmun, kata-kata teroris menjadi viral di media sosial.
Di sisi lain, tegas dia, kontra narasi terhadap isu terorisme dan radikalisme di media sosial saat ini terbilang minim. Karena itu, ia berpendapat, kerja-kerja kontra narasi terhadap radikalisme dan terorisme harus ditingkatkan.
"Kelompok mana pun yang menentang konsensus kebangsaan harus segera ditindak," tegasnya.
Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Muhammad Farhan, Brigjen Pol. R Ahmad Nurwakhid, Arya Fernandez, Alto Labetubun, dan Makmun Rosyid. Selain itu, hadir Dr. Connie Bakrie (Pakar Pertahanan dan Keamanan), Dr. Zora Sukabdi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), dan Milda Istiqamah, Ph.D (Pakar Terorisme, Dosen Hukum Univ Brawijaya) sebagai penanggap.
(akn/ega)
