Tuntut Aturan soal Capres Nonparpol, Martondi dkk Gugat UU Pemilu ke MK

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 25 Agu 2021 17:53 WIB
Mahkamah Konstitusi, MK
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Empat orang warga mengajukan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait parpol boleh mengusung nonparpol berlaga di pilpres. Keempat pemohon ialah Martondi, Naloanda, Gontar Lubis, dan Muhammad Yasid.

Mereka menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka berharap MK mengubah sesuai keinginan mereka.

"Sehingga bunyi selengkapnya Pasal 222 tersebut menjadi 'Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya, terkecuali untuk calon presiden dan wakil presiden dari rakyat kelompok nonpartai politik, diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon, yang persyaratannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum'," demikian permohonan Martondi dkk sebagaimana dikutip dari website MK, Rabu (25/8/2021).

Berikut bunyi Pasal 222 UU Pemilu yang berlaku saat ini:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya

Pemohon menilai parpol memegang kunci capres/cawapres. Namun hal ini menjadi pertanyaan mengapa hak pilih rakyat beralih ke parpol untuk menyeleksi kandidat capres. Padahal, kata pemohon, setiap rakyat mempunyai hak konstitusi untuk memilih dan dipilih dalam pilpres.

"Pasal 6A ayat 2 UU 1945 itu seolah-olah telah menutup dan menyumbat saluran bagi hak konstitusi rakyat kelompok nonparpol untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Sebenarnya tidak demikian, karena ketentuan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 itu hanya menentukan tata cara atau prosedur atau mekanisme dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Bukan menutup atau menyumbat saluran hak konstitusi untuk dipilih dari rakyat kelompok nonparpol," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya