Tuntut Aturan soal Capres Nonparpol, Martondi dkk Gugat UU Pemilu ke MK

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 25 Agu 2021 17:53 WIB
Mahkamah Konstitusi, MK
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)

Harapan capres independen bisa berlaga di pilpres bukan hal baru. Paranormal Ki Gendeng Pamungkas pernah akan mencalonkan diri menjadi presiden pada 2024. Namun Ki Gendemg keburu dipanggil Sang Khalik.

Pada 2008, Fadjroel Rahman juga menggugat UU Pemilu ke MK. Saat itu, Fadjroel menyerahkan kuasa kepada Taufik Basari, yang kini anggota DPR dari NasDem.

"Jangan hanya melalui jalur partai saja. Bagaimana dengan mereka yang mempunyai kemampuan sebagai presiden namun tidak masuk dalam lingkup partai dan terkendala dengan minimnya biaya?" ungkap Fadjroel kala itu.

Selain itu, Fadjroel mencontohkan putusan MK yang memberikan tafsir calon independen bisa berlaga di pilkada. Sehingga, bagi dia, cukup alasan MK juga memberlakukannya di pilpres.

"Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsir pelaksanaan demokrasi dalam kaitannya dengan pemilu eksekutif (di daerah melalui pilkada) bahwa pemilu tersebut tidak boleh menutup peluang adanya calon perseorangan karena partai politik hanyalah salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi," ujar Fadjroel.

Namun MK mengubur mimpi Fadjroel. MK menilai ketentuan pasal ini sudah jelas baik secara tekstual maupun dengan penafsiran melalui original intent atau kehendak awal. Di mata MK kala itu, larangan capres perorangan tidak diskriminatif karena siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden tanpa harus menjadi pengurus atau anggota partai politik.


(asp/haf)