.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay terlibat perdebatan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito saat pemaparan terkait efikasi hingga Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) vaksin Corona. Pasalnya, Saleh menyebut ada sejumlah gejala yang terjadi pada masyarakat seusai vaksinasi Corona.
Awalnya, Penny menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan Saleh soal teknik penyimpanan vaksin Corona hingga dampaknya jika vaksin Corona melebihi batas waktu penyimpanan. Dia menyampaikan vaksin Corona akan berkurang potensinya jika sudah kedaluwarsa.
"Tadi ada pertanyaan, dari Pak Saleh dikaitkan dengan teknik penyimpanan. Apa yang terjadi pada vaksin jika sudah melebihi atau disimpan tidak sesuai standar yang diberikan. Ya tentu saja itu akan ada kemungkinan untuk mengurangi potensi vaksin tersebut," kata Penny saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR di gedung DPR RI, Rabu (25/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penny lantas menjelaskan terkait penghitungan kedaluwarsa yang dilakukan oleh industri farmasi berbeda-beda. Dia kemudian memberikan beberapa contoh data.
Saleh lantas mempertanyakan kembali kepada Penny apakah pertanyaannya berkaitan dengan vaksin melebihi batas waktu penyimpanan sudah terjawab apa belum. Penny lantas menekankan kembali jawaban dari pertanyaan itu.
"Ibu Penny sudah menyebut pertanyaan saya tapi jawabannya belum, apa jawabannya tadi? Yang soal masa simpan tadi, kalau udah keluar 6 jam, 2 jam?" tanya Saleh.
"Ya akan mengurangi potensinya, Pak, akan kurangi potensinya, tentu akan tidak berikan efek perlindungan terhadap siapa pun yang menggunakannya. Tapi tentunya sampai sejauh mana potensi itu hilang, harus ada satu kajian tersendiri lagi," jawab Penny.
Ketika inilah Saleh lantas mengkritisi Badan POM yang baru akan mengkaji lagi terkait dampak penyimpanan yang melebihi batas waktu. Saleh menyebut hal tersebut juga berlaku terkait dengan dampak yang dirasakan masyarakat setelah vaksinasi atau KIPI.
"Potensi apa? Mestinya kajian itu sudah Ibu lakukan. Jadi mohon maaf, ya, yang Ibu jelaskan tadi dengan pertanyaan sebelumnya dari teman-teman itu juga belum menjawab juga sebetulnya. Ada tadi yang hampir sama dengan ini. Kalau tadi ada kajian khusus lagi, terus Badan POM ngapain? Bukannya sudah mengkaji itu dulu? Sekarang kami minta pertanyaan jawaban itu, kita bertanya dari rakyat ini, rakyat mau tahu jawabannya, Ibu mau kajian lagi? Terutama soal KIPI itu juga belum jelas loh. Itu Ibu tadi jelaskan kalau ada temuan orang KIPI-nya begini-begini, ambil lagi vaksinnya bawa ke lab, bukannya terbalik? Sebelum dipakai, harusnya bawa ke lab, pastikan nggak ada masalah baru dibagi," jelas Saleh.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Menkes Ungkap Rencana Booster Vaksin Covid-19 Umum, Gratis?
Saleh kemudian mencecar kembali terkait adanya kasus meninggal akibat vaksinasi. Menurutnya, seharusnya Badan POM bisa menjelaskan berkaitan dengan ini.
"Makanya saya minta tadi itu pertanyaan kita satu-satu dijawab, misal soal KIPI berapa orang meninggal? Ibu nggak jawab nih, masyarakat banyak yang bilang, ada satu orang yang menuntut loh, yang ngaku setelah diautopsi malah dikatakan hasil autopsinya nggak bisa ada keputusan apa-apa, menuntut dia, bahkan keluarganya menganggap ini karena vaksin. Ibu jelasin yang begitu kenapa nggak ditentukan seperti itu, hasil autopsi gimana menjawabnya?" tutur Saleh.
"Masa negara diam. Rakyatnya bertanya, negara diam, mana boleh? Negara harus kasih perlindungan ke rakyat ini, minimal dalam bentuk jawaban. Ibu Penny ini kan menjawabnya kayak slow-slow, apa begitu. Ini bukan slow-slow. Ini penting soal vaksin ini, iya nggak? Termasuk pertanyaan saya juga jumlah, jumlah, dan seterusnya," lanjutnya.
Penny lantas merespons bahwa berdasarkan kajian Komnas KIPI, tidak ada hubungannya antara vaksinasi dan kasus kematian yang terjadi. "Pak Saleh, saya sudah jawab dikaitkan dengan hubungan antara vaksin dan kematian. Dari apa yang sudah ada selama ini, disimpulkan oleh Komnas KIPI adalah tidak ada kausalitasnya. Saya kira itu yang bisa kita terima saat ini," imbuhnya.
Saleh lantas mencecar kembali. Dia menyebut terkait efikasi dan KIPI juga merupakan wewenang dan tanggung jawab Badan POM.
"Ketua, jadi kalau yang sulit-sulit itu bukan tugasnya Badan POM, itu lembaga lain, tapi kalau ngasih izin dan apa pula segala macem, itu Badan POM. Mohon maaf, dari dulu saya bertanya-tanya, gimana mereka keluarkan emergency authorization itu? Gimana menentukan efikasi dan seterusnya? Kenapa? Karena efikasi itu kan ada kaitannya dengan orang kena KIPI tadi, mutu, khasiat, kan Badan POM yang urus itu," sebutnya.
Perdebatan tersebut lantas ditengahi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Dia meminta Penny melengkapi jawaban dengan data yang lengkap secara tertulis.
