Komnas HAM Minta Status Pegawai KPK Gagal TWK Dipulihkan, Ini Sikap Jokowi

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 18:23 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memulihkan status pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Jokowi menghormati rekomendasi Komnas HAM tersebut.

"Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM," kata Staf Khusus Presiden, Dini Purwono, lewat pesan singkat, Selasa (24/8/2021).

Rekomendasi dari Komnas HAM sendiri sudah diterima Setneg pekan lalu. Dini menegaskan sikap Jokowi terkait polemik TWK KPK sama seperti sebelumnya.

"Arahan Presiden terkait hal pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah," ujar Dini.

Selain itu, kata Dini, Jokowi menghormati proses hukum di MK dan MA perihal polemik TWK KPK ini. Jokowi mengharapkan putusan yang seadil-adilnya.

"Presiden berharap dan percaya bahwa MK dan MA akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat," imbuh Dini.

Rekomendasi Komnas HAM

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan proses alih status pegawai KPK melanggar 11 hak asasi. Komnas HAM pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi.

"Kami membuat kesimpulan yang sudah disampaikan pada akhirnya kami menyatakan ada 11 dugaan pelanggaran HAM, dari seluruh proses itu termasuk dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang kami lihat terjadi dalam proses TWK KPK ini, maka kami kemudian mengeluarkan rekomendasi," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam konferensi pers, Senin (16/8).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Respons KPK Terkait Temuan Komnas HAM soal Pelanggaran TWK':

[Gambas:Video 20detik]