.webp)
BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dalam rangka mengoptimalkan cakupan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sekaligus sebagai upaya percepatan menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berharap ke depan dapat mendorong integrasi data kepesertaan, koordinasi, sosialisasi dan edukasi Program JKN-KIS kepada pelaku usaha di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, adanya kerja sama ini juga berkaitan dengan perlindungan jaminan kesehatan nasional pada non-Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemenkop UKM.
"Kami juga berharap, Kemenkop UKM mendukung serta mendorong pelaku UMKM, pengurus, pengawas dan anggota koperasi untuk dapat menjadi peserta aktif Program JKN-KIS. Dengan menjadi peserta aktif, maka pembiayaan kesehatan dapat terjamin sehingga akan berdampak terhadap produktivitas dan peningkatan kualitas UMKM serta koperasi sebagai pondasi perekonomian Indonesia," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menyebut hingga 31 Juli 2021, jumlah kepesertaan Program JKN-KIS mencapai 225.482.991 jiwa. Atau 83,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan target RPJMN pada tahun 2024 Universal Health Coverage mencapai 98 persen dari total penduduk.
Adapun untuk entitas badan usaha yang telah menjadi peserta JKN yaitu sebanyak 341.367 Badan Usaha, yang terdiri dari 26.778 Usaha Besar, 112.982 Badan Usaha Menengah, 63.990 Badan Usaha Kecil, dan 137.617 Badan Usaha Mikro, dengan jumlah total peserta bersama keluarga adalah sebesar 38.851.726 jiwa.
Ghufron menjelaskan sesuai data yang tercantum pada Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2020 - 2024, jumlah anggota koperasi tahun 2019 adalah 22.463.738 jiwa dan jumlah tenaga kerja UMKM tahun 2018 adalah 116.978.631 jiwa.
"Kami berharap, dengan melakukan integrasi data anggota koperasi dan data UMKM di Kemenkop UKM dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan, kita bisa melihat potensi kepesertaan yang bisa kita dorong untuk segera menjadi peserta JKN-KIS," terangnya.
Di sisi lain, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menilai isu kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Pandemi COVID-19 yang tadinya adalah isu kesehatan kini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat. Teten berharap pandemi ini tidak berdampak lebih lanjut menjadi isu sosial.
"Justru jaminan kesehatan sangat diperlukan khususnya bagi pelaku koperasi dan UMKM. Karena kebanyakan pelaku koperasi dan UKM berasal dari sektor informal, sangat rentan dengan perubahan sosial. Kerjasama ini sangat strategis dan diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Teten.
Ia menjelaskan saat ini koperasi dan UMKM menjadi sentra pemulihan ekonomi dalam negeri. Hal ini mengingat sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan koperasi. Untuk itu, pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari pemulihan UMKM itu sendiri. Usaha-usaha besar saat ini banyak yang menunda investasi dan ekspansi bisnis.
"Ekonomi nasional kini sangat bergantung pada koperasi dan UMKM. Tentu saya harap, sosialisasi dan edukasi terkait Program JKN ini, terus dilakukan bagi pelaku koperasi dan UMKM. Saya apresiasi terhadap BPJS Kesehatan, dan diharapkan kepedulian pelaku koperasi dan UMKM terkait jaminan kesehatan dapat terus ditingkatkan," tandasnya.
(ega/ega)
