DPR Gelar Paripurna Tanggapan Pemerintah soal RUU ABPN 2022

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 11:38 WIB
Rapat paripurna Kamis (19/8/2021) membahas RUU APBN 2022
Rapat paripurna (Foto: Tangkapan layar YouTube DPR)
Jakarta -

DPR menggelar rapat paripurna ke-3 masa persidangan tahun 2021-2022. Agenda rapur itu adalah tanggapan pemerintah terkait pandangan fraksi di DPR soal Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022.

Rapat digelar di ruang rapat paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021) pukul 11.00 WIB. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Hadir juga dalam rapat Ketua DPR Puan Maharani serta wakil lainnya, yakni Rachmat Gobel dan Azis Syamsudin.

Rapat dihadiri 66 anggota dewan secara fisik, 419 orang virtual, dan 17 orang izin. Dengan demikian, rapat memenuhi kuorum dengan hadir 502 anggota.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya yang juga membahas RUU APBN. Dalam rapat sebelumnya, agendanya penyampaian pandangan seluruh fraksi terkait RUU APBN 2022.

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan kembali APBN 2022 harus responsif, fleksibel, dan adaptif. Sebab, kondisi ketidakpastian masih sangat tinggi akibat pandemi COVID-19.

"Agar APBN 2022 bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, untuk penyelamatan rakyat dari pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Puan,dalam keterangan tertulis.

Pada perpanjangan masa PPKM ini, Puan juga berpesan agar hal itu dijadikan momen menggerakkan ekonomi masyarakat. Tapi dia meminta harus tetap memperhatikan kehati-hatian.

"Ini merupakan momentum baik yang harus direspons dengan hati-hati. PPKM yang turun level di sejumlah daerah akan menjadi kesempatan menggerakkan ekonomi masyarakat dan perekonomian di berbagai sektor yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," ujarnya.

Mantan Menko PMK itu juga meminta masyarakat tetap waspada. Puan mengatakan disiplin terhadap protokol kesehatan tetap menjadi kunci agar bisa menekan penyebaran COVID-19.

"Masyarakat tetap harus hati-hati meskipun sejumlah pembatasan kegiatan sudah mulai dilonggarkan bagi daerah yang menerapkan PPKM Level 3. Selalu taat protokol kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah agar tidak lagi ada peningkatan kasus Corona," tuturnya.

Puan mengingatkan semua pihak tidak abai terhadap indikator penanganan COVID-19 yang mulai membaik. Selain mobilitas masyarakat tetap harus dilakukan secara hati-hati, dia meminta kesigapan Pemda dan Satgas daerah tidak turun.

"Karena jika kasus COVID-19 kembali meningkat, artinya pembatasan kegiatan dan mobilitas akan diketatkan lagi. Dampaknya akan dirasakan masyarakat, termasuk dalam segi ekonomi," sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan juga meminta agar program vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah yang mengalami penurunan level PPKM tetap digencarkan. Dia pun mengingatkan distribusi vaksin yang merata agar program vaksinasi berjalan optimal.

"Vaksinasi harus tetap berjalan dengan cepat. Dan kami harap semua pihak menuntaskan target penyuntikan 2 juta vaksin dalam sehari dapat terus tercapai," ujarnya.

"Dan yang harus dipastikan adalah mengenai distribusi vaksin dari pusat ke daerah agar dilakukan secara optimal sehingga stok vaksin di daerah akan selalu ada. Dengan begitu rakyat bisa terlayani dengan baik," lanjut Puan.

Lihat juga video 'Puan dkk 'Cuekin' Interupsi Anggota DPR di Rapat Paripurna RAPBN 2022':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/gbr)