Booster Moderna untuk Non-nakes Disebut Keserakahan Pejabat!

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 10:54 WIB
Vaksin dosin ketiga atau booster diberikan untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara, Senin (9/8). Vaksin yang diberikan adalah vaksin Moderna.
Vaksin Moderna untuk booster nakes. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Kelompok pemantau situasi Corona, LaporCovid-19 mengkritik kebijakan booster vaksin Moderna untuk non-tenaga kesehatan. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keserakahan pejabat. Namun, Kementerian Kesehatan mengatakan vaksin Moderna sudah didistribusikan ke provinsi.

LaporCovid-19, melalui akun Twitter @LaporCovid, menilai kebijakan booster Moderna untuk non-nakes ini mencederai rasa keadilan. LaporCovid-19 menuding praktik ini sebagai bentuk sikap pejabat yang serakah.

"Booster vaksin Moderna yang didapatkan non-tenaga kesehatan mencederai rasa keadilan. Praktik seperti ini menunjukkan sikap pejabat publik yang serakah," tulis LaporCovid-19, Selasa (24/8/2021).

LaporCovid-19 mengatakan saat ini vaksin menjadi rebutan, namun vaksin Moderna untuk non-nakes. Hal ini dianggap sebagai ironi ketika ada daerah yang mengeluhkan kekosongan stok vaksin.

"Rebutan vaksin di tengah pandemi yang belum terkendali adalah ironi besar kemanusiaan di bangsa ini. Banyak masyarakat dan daerah yang mengeluhkan kekosongan stok," ungkapnya.

LaporCovid-19 menuding pemerintah belum memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah. Pemerintah diminta memperbaiki mekanisme vaksinasi.

"LaporCovid-19 memandang bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memiliki ketegasan mengawasi distribusi vaksin hingga daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," lanjutnya.

Bagaimana tanggapan Kemenkes soal kritik ini? Silakan klik halaman selanjutnya.