ADVERTISEMENT

Pakar Unand Nilai 'Surat Gubernur Sumbar Minta Sumbangan' Termasuk Korupsi

Jeka Kampai - detikNews
Selasa, 24 Agu 2021 10:19 WIB
Surat sumbangan untuk penerbitan buku yang Gubernur Sumbar  (Jeka Kampai/detikcom)
Surat sumbangan untuk penerbitan buku yang Gubernur Sumbar. (Jeka Kampai/detikcom)
Padang -

Surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, untuk penerbitan buku menuai polemik. Guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Prof Elwi Danil, menilai surat itu termasuk korupsi.

"Tentu saja ini punya implikasi hukum tentang korupsi. Dalam hukum tindak pidana, ini sering disebut sebagai permintaan memaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata Elwi Danil kepada wartawan, Senin (23/8/2021).

Dia mengatakan tindak pidana korupsi dalam bentuk permintaan memaksa ini dijelaskan dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia menilai surat tersebut termasuk paksaan.

"Keterpaksaan yang dimaksud dalam pasal ini bukan berupa memaksa secara fisik, tapi adalah keterpaduan psikis. Dalam KUHP asli dikenal dengan sebutan 'knavelarji' dan tadinya diatur dalam pasal 423 KUHP yang kemudian diambil alih pengaturannya oleh UU Korupsi, sehingga menjadi terkategori sebagai tindak pidana korupsi," jelas Elwi.

"Tanpa bermaksud mendahului proses yang dilakukan polisi, saya melihat, ketentuan dalam pasal 12 huruf e itu seyogianya bisa diarahkan," sambungnya.

Berikut ini bunyi pasal 12 huruf e:

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dia mengatakan si pemberi bantuan harus terbukti memberi terpaksa secara psikis memenuhi keinginan atau permintaan sesuai dengan surat yang ditandatangani Gubernur Sumbar. Dia menilai ada unsur paksaan dalam surat itu meski disebut sebagai permintaan sumbangan.

"Walaupun modusnya minta bantuan, namun ada unsur keterpaksaan di sana. Karena ditandatangani Gubernur, maka berat bagi pihak yang menjadi alamat surat pengajuan untuk menolak. Sudah cukup apabila si pemberi bantuan mengatakan bahwa dia menjadi tidak enak dengan Gubernur kalau tidak ikut membantu," katanya.

Jika pemberi bantuan tak mengaku terpaksa, katanya, si pemberi bisa dinilai sebagai pihak yang memberi gratifikasi. Menurutnya, hal itu diatur dalam Pasal 13 UU Tipikor. Berikut ini bunyi pasal 13:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000

"Tak elok seorang Gubernur membuat surat seperti itu, apalagi surat di luar kedinasan untuk membantu satu pihak. Kekeliruannya di sana," tutur Elwi.

Simak video 'Ini 3 Dus Surat Permintaan Sumbangan Gubernur Sumbar yang Disita Polisi':

[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT