Pinta Tolong Nadiem ke Senayan Kala Sekolah Tatap Muka Ditolak Daerah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjalin kerja sama dengan Netflix. Nadiem mengungkapkan ini jadi langkah awal mewujudkan kebudayaan Indonesia yang lebih inovatif. — Nadiem Makarim (Rachman Haryanto/detikcom)

Jakarta -

Seiring menurunnya kasus Corona di Indonesia, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menginginkan siswa-siswi segera dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Namun, di depan para legislator Senayan, Nadiem mengungkap ada sejumlah daerah yang melarang sekolah tatap muka.

Adanya daerah yang melarang sekolah tatap muka disampaikan Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, yang disiarkan akun YouTube DPR RI, Senin (23/8/2021). Mulanya Nadiem menjelaskan kondisi yang mendukung pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah adalah level PPKM di setiap daerah, bukan vaksinasi Corona.

"SKB 4 Menteri tidak pernah berubah kecuali satu saja, bahwa yang PPKM level 4, itu tidak boleh melakukan PTM, itu saja. Di level 1, 2, dan 3, di mana semakin banyak daerah yang turun dari 4 ke 3, apalagi di Jawa dan Bali karena angkanya sudah lumayan cepat turun. Untuk PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya itu SKB 4 Menteri masih berlaku," kata Nadiem.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam penjelasannya, Nadiem menjabarkan lebih dari separuh sekolah di Tanah Air saat ini berada di daerah PPKM level 1 hingga 3. Angka tersebut menurut Nadiem akan membesar, sebab daerah yang mengalami PPKM level 4 akan segera turun.

Selain itu, Nadiem mengatakan bahwa orang tua atau wali murid memiliki hak tak mengizinkan anak mengikuti sekolah tatap muka, meski sekolah anak telah menggelar tatap muka. Di sini, menurut Nadiem Makarim orang tua memiliki penilaian soal keamanan dan kenyamanan anak.

"Jadi karena PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya boleh melalukan PTM terbatas, sekitar 63% sekolah kita itu ada di level 1, 2, dan 3, dan angka 63% ini akan semakin membesar, karena banyak sekali daerah yang level 4 akan turun terutama di Jawa dan Bali, kalau di luar Jawa dan Bali lumayan masih meningkat," ujarnya.

Siswa Siswi sekolah dasar kelas 5 menjalani ujian Penilaian Akhir Tahun secara tatap muka dengan mengunakan gawai di Sekolah Dasar Negeri 07 Pagi Malaka Jaya, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021).

Ilustrasi/Siswa-siswi sekolah dasar kelas 5 menjalani ujian Penilaian Akhir Tahun secara tatap muka dengan menggunakan gawai di Sekolah Dasar Negeri 07 Pagi Malaka Jaya, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021).(Agung Pambudhy

Masih dalam penjabaran yang sama, Nadiem menegaskan bahwa vaksinasi bukan kriteria untuk sekolah tatap muka. Kriteria sekolah tatap muka adalah level PPKM di sebuah daerah.

"Vaksinasi itu bukan pra kondisi atau kriteria pembukaan sekolah. Saya ulangi sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia adalah ada di level 1 sampai 3, itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka," sebut Nadiem.

Nadiem Makarim menegaskan syarat untuk membuka sekolah tatap muka bukan vaksinasi. Jika guru di daerah PPKM level 1 hingga 3 sudah divaksinasi, sekolah wajib melakukan sekolah tatap muka.

Simak video 'Penjelasan Nadiem Makarim soal Alasan PTM Harus Segera Dilaksanakan':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

"Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi kewajiban membuka tatap muka. Jadi bukan vaksinasi dulu baru tatap muka, tapi gurunya sudah vaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Ini sangat berbeda, karena banyak di masyarakat banyak berpendapat 'oh, berarti harus vaksinasi dulu', tidak," ucap Nadiem.

Nadiem Makarim lantas mengungkap ada 12 daerah yang masih melarang terselenggaranya pembelajaran tatap muka. Padahal, menurut Nadiem daerah tersebut dinilai sudah dapat melakukan sekolah tatap muka.

"Tentunya tidak rata sama sekali, setiap daerah punya persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda, tentunya banyak korelasi dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau kenyamanan pemerintah daerahnya," kata Nadiem.

Dari 12 daerah yang melarang sekolah tatap muka, mayoritas berada di Pulau Sumatera. Nadiem meminta tolong kepada Komisi X agar daerah tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.

"Ada beberapa daerah nih, Bapak Ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, ya tolong," ujar Nadiem.

"Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya. Jadi, bapak-ibu, tolong dukungannya untuk mensosialisasikan ini agar ini segera dilakukan," imbuhnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya